Update Kasus Impor Hp Ilegal Diusut Bareskrim: 3 Tersangka Segera Disidang, 1 Masih Buron

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, beri keterangan terkait kasus impor hp ilegal. (Dok. Istimewa)

INDOZONE.ID - Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membeberkan perkembangan terbaru dari kasus dugaan penyelundupan impor handphone Ilegal dari China ke Indonesia. 

Teranyar, tiga tersangka dalam kasus ini tidak lama lagi bakal menjalani persidangan, sedangkan sisanya masih buron.

"Telah diberitahukan oleh JPU kepada penyidik bahwa hasil penyidikan terhadap perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P-21," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Berkas yang dinyatakan lengkap, merupakan berkas dari ketiga tersangka dengan inisial DCP alias PR dan SJ, mereka WNA Cina, serta MT sebagai Direktur PT. TSL (Tepat Sukses Logistik).

Baca juga: Lanjuti Kasus Hp Ilegal dari China, Bareskrim Geledah PT TSL di Sidoarjo

Berkas tersangka yang dipisah, dinyatakan lengkap oleh tiga kejaksaan negeri berbeda, seperti SJ oleh Kejari Jakarta Barat, DCP oleh Kejari Jakarta Utara, dan MT oleh Kejari Sidoarjo.

Sementara itu, penyidikan perkara ini terus bergulir karena kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka yang masih buron dengan inisial TW. Ia merupakan Direktur PT TSI.

TW diduga lebih dulu kabur ke luar negeri. Polri telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penangkapan.

"Terhadap tersangka TW, telah ditetapkan masuk dalam DPO dan saat ini penyidik masih terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ucapnya.

Perlu diketahui, Bareskrim mengusut kasus importasi ponsel ilegal. Kasus tersebut bahkan dikembangkan oleh Kortas Tipidkor Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi. 

Kasus ini bermula dari pelanggaran PT. TSL (Tepat Sukses Logistik) selaku holding yang diduga menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen penyelundupan handphone. Disinyalir, kuat dugaan adanya korupsi yang melibatkan penyelenggaraan negara.