INDOZONE.ID - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah pemerintahannya mengumumkan langkah tegas terhadap kota-kota yang menolak bekerja sama dalam menegakkan kebijakan imigrasi federal.
Pengumuman ini disampaikan menjelang pencapaian 100 hari pertama masa jabatannya, sebagai bagian dari janji kampanyenya untuk membatasi imigrasi ilegal.
Dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (28/4), juru bicara Karoline Leavitt menyatakan bahwa Presiden Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan agar daftar wilayah atau kota sering disebut sebagai sanctuary cities yang menghalangi penegakan hukum imigrasi federal, dipublikasikan secara terbuka.
Baca Juga: Pejabat Pemerintahan Trump Dorong Perjanjian Perdamaian Rusia-Ukraina Setelah Pertemuan di Vatikan
Langkah ini disebut sebagai bagian dari pengetatan imigrasi Trump di 100 hari pertama pemerintahannya.
Trump menyebut kota-kota tersebut sebagai hambatan dalam melindungi masyarakat dari imigran ilegal yang melakukan tindak kriminal.
Pemerintahannya bahkan merilis daftar 100 imigran gelap yang disebut sebagai “yang terburuk dari yang terburuk,” dengan mencantumkan foto dan kejahatan yang dituduhkan, seperti pembunuhan tingkat pertama, pelecehan seksual terhadap anak, hingga penyebaran narkotika.
Baca Juga: Trump Desak Kapal AS Bebas Lewat Terusan Panama dan Suez
Leavitt menegaskan bahwa sejak Maret 2024 ketika pemerintahan sebelumnya masih berkuasa hingga sekarang, jumlah pertemuan antara aparat imigrasi dan migran gelap di perbatasan Meksiko telah turun drastis sebesar 95 persen, dari 140.000 menjadi hanya 7.000.
“Berkat Presiden Trump, perbatasan Amerika kini jauh lebih aman. Beliau telah mengembalikan supremasi hukum dan menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.
Kebijakan imigrasi Trump terbaru ini juga memuat rencana untuk mengenakan biaya minimum sebesar US$1.000 bagi setiap permohonan suaka, sebagai bagian dari RUU yang diajukan oleh Partai Republik di DPR AS.
Tujuannya adalah untuk menekan arus masuk migran dan memberikan beban finansial kepada mereka yang mengajukan status imigrasi secara tidak sah.
Namun, dampak kebijakan imigrasi Trump tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Banyak pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia, partai oposisi, dan sejumlah hakim federal, mengkritik tindakan Trump yang dianggap tergesa-gesa dan mengabaikan hak-hak konstitusional para imigran.
Beberapa dari mereka bahkan dideportasi tanpa kesempatan menjalani sidang.
Tom Homan, penasihat Trump dalam urusan keamanan perbatasan, menegaskan bahwa saat ini “perbatasan Amerika adalah yang paling aman sepanjang sejarah.”
Namun ketika ditanya soal tingkat deportasi yang lebih rendah dibandingkan era Joe Biden, Homan menjelaskan bahwa data Biden termasuk orang-orang yang langsung dipulangkan di perbatasan, sementara sekarang banyak yang dicegah masuk sebelum sempat melintas.
Selama minggu ini, Trump akan merayakan 100 hari pertama kebijakan Trump soal imigrasi sebagai salah satu pencapaian besar pemerintahannya.
Ia mengklaim telah berhasil memperbaiki ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat posisi Amerika Serikat dalam urusan luar negeri selain tentunya memperketat aturan imigrasi.
Trump juga telah mengerahkan pasukan ke perbatasan selatan, memberlakukan tarif terhadap Meksiko dan Kanada, serta menetapkan geng-geng kriminal seperti MS-13 dan Tren de Aragua sebagai kelompok teroris.
Semua ini merupakan bagian dari visinya untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan warga negara AS.
Meskipun mendapat kritik tajam, Trump perketat imigrasi AS dengan keyakinan bahwa langkah tersebut mencerminkan keinginan rakyat yang menginginkan perbatasan yang kuat dan hukum yang ditegakkan tanpa kompromi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com