Thailand Minta Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Lebih Dulu untuk Hentikan Bentrokan

Anggota tim penjinak bom Thailand memeriksa lokasi serangan roket saat bentrokan pasukan Thailand dan Kamboja di Distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket, pada 15 Desember 2025. (Bangkok Post)

INDOZONE.ID - Pemerintah Thailand kembali menegaskan syarat Thailand untuk menghentikan bentrokan perbatasan, yakni Kamboja harus menjadi pihak pertama yang secara resmi mengumumkan gencatan senjata. 

Pernyataan ini disampaikan menyusul konflik bersenjata yang terus berlanjut lebih dari sepekan di wilayah perbatasan kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, menyebut Bangkok menilai Kamboja sebagai pihak yang lebih dulu melakukan pelanggaran wilayah. 

Baca juga: Kamboja Tutup Seluruh Pos Perbatasan dengan Thailand Usai Bentrokan Mematikan

Alasan Thailand meminta Kamboja memulai gencatan senjata didasarkan pada klaim bahwa serangan awal terjadi di teritori Thailand. 

Selain itu, Thailand juga menuntut kerja sama penuh Phnom Penh dalam proses pembersihan ranjau darat di kawasan perbatasan yang disengketakan.

Bentrokan terbaru antara dua negara Asia Tenggara ini telah menewaskan sedikitnya 32 orang, termasuk prajurit dan warga sipil. 

Baca juga: Trump Klaim Berhasil Pertahankan Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

Otoritas setempat melaporkan sekitar 800 ribu warga terpaksa mengungsi akibat meningkatnya eskalasi konflik. 

Kedua pihak saling menuding sebagai pemicu bentrokan dan sama-sama mengklaim bertindak untuk mempertahankan diri, sembari melontarkan tuduhan serangan terhadap warga sipil.

Hingga Selasa, tanggapan Kamboja terhadap permintaan Thailand belum disampaikan secara resmi. 

Namun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada Sabtu malam. 

Klaim tersebut dibantah oleh Bangkok karena pertempuran dilaporkan masih terjadi setiap hari sejak 7 Desember.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan pihaknya mendukung inisiatif gencatan senjata yang diajukan Malaysia selaku ketua ASEAN, dengan keterlibatan Amerika Serikat. 

Meski demikian, situasi di lapangan menunjukkan konflik belum mereda.

Phnom Penh menuding militer Thailand telah memperluas serangan hingga masuk jauh ke wilayah Kamboja. 

Bahkan, pemerintah Kamboja menuduh pasukan Thailand melakukan pengeboman di Provinsi Siem Reap, kawasan yang menjadi lokasi kompleks candi Angkor. 

Tuduhan ini disebut sebagai serangan pertama ke wilayah tersebut sejak konflik kembali memanas.

Pertempuran yang melibatkan artileri berat, tank, serta jet tempur Thailand dilaporkan menewaskan 16 tentara Thailand, satu warga sipil Thailand, dan 15 warga sipil Kamboja. 

Hingga kini, Kamboja belum melaporkan adanya korban dari pihak militernya dalam konflik terbaru ini.

Baca juga: Kamboja Tutup Seluruh Pos Perbatasan dengan Thailand Usai Bentrokan Mematikan

Akar konflik Thailand-Kamboja berasal dari sengketa perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer yang ditetapkan sejak era kolonial, termasuk klaim atas sejumlah situs candi kuno di kawasan perbatasan. 

Pada Juli lalu, bentrokan serupa sempat menewaskan puluhan orang sebelum dihentikan melalui mediasi Amerika Serikat, China, dan Malaysia. Namun, kesepakatan tersebut runtuh hanya dalam beberapa bulan.

Pada Oktober, kedua negara sempat menyepakati perpanjangan gencatan senjata dalam pertemuan di Kuala Lumpur. 

Thailand kemudian menangguhkan kesepakatan itu setelah sejumlah tentaranya terluka akibat ranjau darat saat berpatroli. 

Bangkok menuding Kamboja menanam ranjau baru, tuduhan yang dibantah keras oleh Phnom Penh.

Baca juga: Ibu Suri Thailand Ratu Sirikit Tutup Usia, Kerajaan Umumkan Berkabung Selama Satu Tahun

ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan darurat para menteri luar negeri pada 22 Desember di Malaysia untuk mencari solusi diplomatik. 

Sementara itu, Thailand mengungkapkan sekitar 5.000 hingga 6.000 warganya masih tertahan di kota perbatasan Poipet setelah Kamboja menutup seluruh pos lintas batas darat.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan penutupan perbatasan tersebut merupakan langkah yang diperlukan demi melindungi warga sipil dari risiko konflik yang masih berlangsung.

Hal ini sembari menegaskan bahwa jalur udara tetap dibuka bagi warga yang ingin meninggalkan wilayah tersebut.