Kamboja Tutup Seluruh Pos Perbatasan dengan Thailand Usai Bentrokan Mematikan

Warga yang mengungsi berkumpul di sebuah kamp sementara di Provinsi Banteay Meanchey pada 13 Desember 2025, di tengah bentrokan yang terjadi di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand. (Bangkok Post)

INDOZONE.ID - Pemerintah Kamboja resmi mengambil langkah tegas dengan menutup seluruh pos perbatasan dengan Thailand pada Sabtu (13/12/2025). 

Keputusan ini diambil setelah bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan menewaskan puluhan orang dalam sepekan terakhir dan memicu gelombang pengungsian besar-besaran di kedua negara.

Ketegangan antara dua negara Asia Tenggara tersebut kembali meletup akibat sengketa lama terkait batas wilayah sepanjang sekitar 800 kilometer. 

Baca juga: Asia Memanas: Thailand–Kamboja Bertempur, Jepang–China Saling Tuduh soal ‘Lock’ Radar Jet Tempur

Sengketa ini menjadi penyebab bentrokan mematikan Kamboja vs Thailand, yang selama bertahun-tahun kerap memicu konflik bersenjata meski berbagai upaya damai telah dilakukan.

Situasi semakin memanas meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengklaim bahwa kedua negara telah menyepakati gencatan senjata. 

Klaim itu langsung dibantah oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, yang menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan penghentian tembakan hingga Sabtu malam.

Baca juga: Trump Klaim Berhasil Pertahankan Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

“Kami belum mencapai gencatan senjata dengan Kamboja. Operasi militer masih terus berlangsung di wilayah sengketa,” ujar Anutin, dikutip media lokal Thailand. 

Ia menyebut kemungkinan telah terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan yang beredar di tingkat internasional.

Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit, juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan perintah penghentian operasi militer. 

Menurutnya, Thailand tidak akan menghentikan langkah militer sampai Kamboja benar-benar menghentikan seluruh bentuk permusuhan.

Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN, berupaya meredam eskalasi konflik dengan menyerukan penghentian kekerasan lintas batas. 

Ia bahkan mengusulkan pembentukan tim pengamat ASEAN untuk memantau situasi di lapangan. Usulan tersebut disambut positif oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.

Namun, di tengah upaya diplomasi itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengumumkan penutupan total seluruh jalur keluar-masuk di perbatasan. 

Langkah ini diambil setelah jumlah korban bentrokan perbatasan Kamboja Thailand terus bertambah, termasuk empat tentara Thailand yang dilaporkan tewas pada Sabtu.

Kedua negara saling melempar tudingan. 

Thailand menuduh pasukan Kamboja meluncurkan roket yang melukai enam orang, sementara Kamboja menuding Thailand telah memperluas serangan hingga menyasar infrastruktur sipil dan warga sipil. 

Militer Thailand mengklaim telah menghancurkan dua jembatan di wilayah Kamboja yang disebut digunakan untuk jalur pengiriman senjata.

Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja sepakat menghentikan tembakan dan kembali ke perjanjian damai yang disepakati pada Juli lalu. 

Namun pemerintah Thailand membantah bahwa isu gencatan senjata dibahas dalam percakapan tersebut.

Kesepakatan damai memang sempat dicapai pada Juli dengan mediasi Amerika Serikat, China, dan Malaysia. 

Akan tetapi, perjanjian itu kembali runtuh setelah insiden ranjau darat pada November yang melukai sejumlah tentara Thailand.

Dampak konflik ini sangat dirasakan warga sipil. Seorang pengungsi di Thailand mengaku kehilangan kepercayaan terhadap upaya damai. 

“Upaya perdamaian sebelumnya gagal. Saya tidak yakin yang kali ini akan berhasil,” ujar Kanyapat Saopria (39). 

Dari sisi Kamboja, seorang pengungsi bernama Vy Rina menyatakan kesedihannya karena kekerasan belum juga berhenti.

Hingga kini, Thailand melaporkan 14 tentaranya tewas serta tujuh warga sipil meninggal dunia. Sementara Kamboja menyebut empat warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru. 

Ribuan warga dari kedua negara masih bertahan di kamp pengungsian, menunggu kepastian di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.