Warga Gaza Skeptis dengan Resolusi PBB: Sibuk Urusan Politik, Mengabaikan Krisis Kemanusiaan

Pemandangan drone menunjukkan warga Palestina berjalan melewati puing-puing setelah penarikan pasukan Israel dari area tersebut, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, di Kota Gaza, 12 Oktober 2025. (Reuters/Stringer)

INDOZONE.ID - Warga Jalur Gaza menanggapi skeptis rencana keterlibatan negara asing dan penempatan pasukan internasional untuk menjaga stabilitas di Palestina. 

Menurut mereka, dunia internasional belum menjawab tantangan krisis kemanusiaan yang terjadi di sana. 

"Dewan Keamanan seharusnya lebih memprioritaskan rekonstruksi dan akses bantuan kemanusiaan," kata Abu Malek Jerjawi, seorang warga Gaza. 

Saat ini, satu juta orang masih membutuhkan tempat tinggal. Di sisi lain, bantuan kemanusiaan masih diblokade Israel. 

Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menindaklanjuti usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca juga: Gangguan di Tengah Laut, Ratusan Penumpang Feri di Korsel Berhasil Dievakuasi

Pasukan internasional akan dibentuk untuk mengawal proses demiliterisasi di Gaza. Namun, keputusan tersebut dianggap bersifat politis.

Alhasil, isu kemanusiaan yang mendesak justru tenggelam. Gaza saat ini dalam kondisi hancur lebur. 

United Nations Satellite Centre mencatat 198,273 bangunan terdampak dua tahun agresi Israel. Rinciannya, 123.464 bangunan hancur, 17.116 rusak berat, 33.857 rusak sedang, 23.836 kemungkinan rusak.  

Sebanyak 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi. mereka tak punya akses kepada kebutuhan dasar seperti makanan, dan kesehatan. 

Nermin Basel, penduduk gaza yang lain, sudah tidak percaya dengan rencana dunia internasional kecuali memberi jaminan para pengungsi untuk kembali ke rumahnya. 

“Meninggalkan Gaza bukan pilihan, tapi tetap di sini sama saja memilih kematian,” ujar ibu tiga anak ini.

Baca juga: Gubernur Niigata Jepang Siap Setujui Pengaktifan Kembali PLTN Terbesar di Dunia

Sejak kesepakatan gencatan senjata diteken 11 Oktober lalu, Israel terus menyerang Palestina. 

Rencana Trump untuk mengakhiri kemelut di Gaza pun dikritik lantaran tidak melibatkan pihak Palestina. 

Basel menilai rencana tersebut tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian.

“Rasanya seperti upaya menghapus perjuangan kami. Mengumumkan perdamaian tanpa meminta pandangan kami. Suara kami tidak ada artinya," ujar Basel.