Korsel Ajukan Dialog Militer dengan Korut untuk Cegah Bentrokan di Perbatasan

INDOZONE.ID - Korea Selatan kembali membuka peluang dialog dengan Korea Utara setelah ketegangan di kawasan perbatasan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. 

Kementerian Pertahanan Korsel mengumumkan pada Senin (17/11) bahwa mereka mengajukan dialog militer dengan Korut untuk membahas penetapan garis batas yang lebih jelas guna menghindari insiden tak terduga.

Langkah ini menjadi upaya terbaru pemerintah Seoul dalam pencegahan bentrokan di perbatasan Korea, sekaligus menjadi dialog resmi pertama dalam tujuh tahun jika disetujui oleh Pyongyang.

Baca juga: Kesepakatan Trump dan Korea Selatan Tertunda karena Isu Kapal Selam Nuklir

Wakil Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Hong-cheol, menegaskan bahwa usulan ini diajukan untuk membahas pembuatan garis dasar di sepanjang Garis Demarkasi Militer (MDL). 

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi risiko bentrokan antara dua militer yang selama ini berada dalam ketegangan konstan.

MDL berada di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), zona penyangga selebar 4 km yang memisahkan kedua negara. Pembahasan ini dianggap mendesak karena berbagai aktivitas pasukan Korut belakangan ini semakin agresif.

Seoul mencatat adanya tren meningkatnya pelanggaran batas oleh tentara Korea Utara sepanjang tahun ini. 

Pasukan Korut dilaporkan memasang ranjau, membangun jalan, hingga memperkuat pagar kawat berduri di sisi wilayah mereka. Namun yang paling meresahkan adalah beberapa momen ketika mereka melintasi garis batas ke wilayah Korsel.

Kementerian Pertahanan Korsel menyebut lebih dari 10 insiden pada 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam setiap kejadian, tentara Korea Selatan menembakkan tembakan peringatan dan mengeluarkan seruan agar mereka kembali.

Situasi inilah yang mendorong Seoul untuk menegaskan kembali perlunya dialog militer Korea Utara dan Korea Selatan agar tidak terjadi salah paham yang dapat memicu bentrokan nyata.

Sejak akhir 2023, ketika Kim Jong Un menyebut Korsel sebagai negara “musuh”, hubungan kedua Korea terus mengalami penurunan drastis. Semua jalur komunikasi militer telah ditutup sehingga setiap interaksi dilakukan melalui Komando PBB yang mengawasi DMZ.

Presiden Korea Selatan yang baru, Lee Jae Myung, mencoba meredakan ketegangan lewat pendekatan yang lebih lunak. 

Ia telah mencabut pengeras suara propaganda dan menghentikan aksi pengiriman selebaran anti-Korut. Namun hingga kini, Pyongyang tidak memberikan respons terhadap tawaran dialog apa pun.

Menurut Kim Hong-cheol, banyak penanda MDL yang dipasang sejak 1953 kini hilang, membuat kedua pihak memiliki persepsi berbeda tentang posisi garis batas. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya gesekan ketika patroli dari kedua belah pihak bergerak di area yang sama.

Seorang pejabat kementerian mengungkapkan bahwa upaya memperbaiki penanda batas sudah tidak dilakukan sejak 1973 setelah pasukan Korut melepaskan tembakan ke arah petugas yang bekerja di lapangan.

Ketegangan sepanjang 2024 mencapai puncaknya ketika Korut mengirim ribuan balon berisi sampah ke wilayah Korsel sebagai balasan atas balon propaganda yang dikirim aktivis di Selatan.

Kebijakan garis keras Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, berakhir ketika ia dimakzulkan setelah menetapkan status darurat militer. Pemakzulan itu memicu pemilu kilat yang akhirnya dimenangkan Lee Jae Myung.

Baca juga:  Bekerja Terlalu Lama, Karyawan di Kafe Terkenal Korea Ini Tewas Pada Usia 26 Tahun

Dengan meningkatnya aktivitas di sepanjang garis depan dan hilangnya penanda batas, pemerintah Korsel menilai bahwa pencegahan bentrokan di perbatasan Korea saat ini menjadi prioritas utama, dan dialog militer adalah langkah paling realistis.