INDOZONE.ID - Pemerintah Inggris bersiap mengakui Palestina sebagai negara pada September 2025 jika Israel tak segera menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada solusi dua negara.
Langkah bersejarah siap diambil Inggris. Untuk pertama kalinya, negara itu akan mengakui Palestina secara resmi sebagai negara berdaulat, kecuali Israel menyepakati gencatan senjata dan setuju melanjutkan solusi dua negara.
Keputusan ini diambil langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer setelah memanggil kabinetnya dari libur musim panas. Kabinet menyetujui peta jalan delapan poin menuju perdamaian, yang rencananya akan diumumkan secara resmi dalam Sidang Umum PBB di New York pada bulan September 2025.
“Satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” kata Starmer dikutip The Guardian, Kamis (31/7/2025).
“Dengan solusi dua negara yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak,” tambahnya.
Langkah ini mendapat dukungan mayoritas rakyat Inggris. Menurut survei terbaru, hampir 50% warga mendukung pengakuan terhadap Palestina, sementara hanya 13% yang menolak.
Baca juga: Pemerintah Palestina Optimistis Makin Banyak Negara Beri Pengakuan, Tekanan ke Israel Tambah Besar!
Krisis Gaza
Keputusan Inggris tak lepas dari kondisi memprihatinkan di Gaza. Lebih dari 60.000 warga dilaporkan tewas akibat agresi Israel sejak perang dimulai, hampir separuhnya adalah perempuan dan anak-anak.
Situasi kelaparan ekstrem disebut oleh WFP sebagai yang terburuk di abad ini, bahkan dibandingkan dengan bencana kelaparan besar di Ethiopia dan Biafra.
Israel membantah tuduhan tersebut, tapi fakta di lapangan menunjukkan bantuan kemanusiaan seringkali tertahan. Selama hampir dua tahun perang, pengiriman bantuan kerap dibatasi, bahkan sempat dihentikan total selama enam minggu.
Inggris kini ikut menyalurkan bantuan. Bersama Yordania, mereka menerbangkan 20 ton bantuan ke Gaza dalam beberapa hari terakhir.
Baca juga: Prancis Akui Negara Palestina pada September, Israel Langsung Bereaksi Keras
Respons Internasional Campur Aduk
Langkah Inggris memicu reaksi keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel menyebut keputusan ini sebagai “hadiah untuk Hamas”. PM Netanyahu bahkan menuduh Starmer “memberi penghargaan atas terorisme mengerikan Hamas.”
Sementara itu, Donald Trump, yang sempat bertemu Starmer di Skotlandia, mengaku tidak keberatan dengan keputusan Inggris, walau ia pribadi tak akan mengambil langkah serupa.
Di sisi lain, pemerintah AS menyebut rencana pengakuan Palestina sebagai “tamparan bagi korban 7 Oktober”.
Bukan Sekadar Simbolik
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menegaskan pengakuan terhadap Palestina bukan tindakan simbolik.
“Penolakan pemerintah Netanyahu terhadap solusi dua negara adalah salah, secara moral dan strategis,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Inggris punya tanggung jawab historis sejak Deklarasi Balfour 1917.
Namun, rencana ini tak lepas dari kritik internal. Partai Demokrat Liberal dan Partai Hijau menilai Inggris tak seharusnya menjadikan pengakuan negara sebagai alat tawar-menawar politik.
Agar pengakuan tidak dijalankan, Israel harus memenuhi delapan poin dari Inggris. Termasuk menyetujui gencatan senjata, tidak mencaplok wilayah Tepi Barat, membebaskan semua sandera dan berkomitmen pada solusi dua negara.
Pemerintah Inggris menegaskan, mereka akan mengevaluasi progres ini pada September.
“Tidak seorang pun boleh memiliki hak veto atas keputusan kami,” tergas Starmer.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: The Guardian