Departemen Luar Negeri AS Pecat Ribuan Pegawai di Bawah Kepemimpinan Trump

Para pegawai Departemen Luar Negeri memberikan tepuk tangan saat rekan-rekan mereka berjalan melewati lobi kantor pusat Departemen Luar Negeri di Gedung Harry S Truman, Jumat, 11 Juli 2025, di Washington. (Washington Post)

INDOZONE.ID - Departemen Luar Negeri AS resmi memecat lebih dari 1.300 pegawainya pada Jumat (11/7/2025) sebagai bagian dari perombakan besar-besaran yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump. 

Langkah ini, yang disebut sebagai bagian dari upaya pembersihan birokrasi Trump, menuai kecaman luas karena dianggap melemahkan kekuatan diplomasi Amerika di panggung internasional.

Pemutusan hubungan kerja tersebut mencakup 1.107 pegawai sipil dan 246 diplomat asing yang bekerja di dalam negeri. 

Baca juga: AS Kirim Senjata ke Ukraina via NATO, Trump Siap Umumkan Pernyataan Penting soal Rusia

Dalam memo internal, disebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS memecat pegawai Trump untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan efisiensi dengan menyingkirkan posisi yang tidak dianggap krusial.

“Pengurangan ini ditargetkan pada fungsi yang tidak esensial atau berulang, sehingga dapat meningkatkan kinerja diplomatik utama,” tulis pemberitahuan internal tersebut.

Dengan total pengurangan hampir 3.000 pegawai termasuk pengunduran diri sukarela dari sekitar 18.000 staf domestik, keputusan ini merupakan salah satu pengurangan tenaga kerja terbesar dalam sejarah kementerian luar negeri AS.

Baca juga: Rusia Gempur Ukraina dengan 700 Drone usai Trump Janji Kirim Senjata Tambahan

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi kebijakan luar negeri yang sejalan dengan prinsip “America First.” Presiden Trump secara terbuka telah menyatakan ingin "membersihkan birokrasi" dari individu yang dianggap tidak mendukung visinya. 

Ia menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin reformasi yang menyasar struktur yang disebutnya “gemuk dan birokratis.”

Kebijakan ini secara langsung mencerminkan dampak kepemimpinan Trump pada diplomasi AS, dengan perubahan signifikan pada struktur kementerian yang sebelumnya bertugas menjaga keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Banyak pihak mengecam langkah ini sebagai pemecatan diplomat AS era Trump yang tidak memiliki urgensi, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang genting. 

Senator Demokrat Tim Kaine menyebutnya sebagai keputusan yang “tidak masuk akal,” mengingat meningkatnya pengaruh diplomasi Tiongkok dan ketegangan di Timur Tengah serta invasi Rusia ke Ukraina.

Sementara itu, suasana emosional mewarnai markas besar Departemen Luar Negeri di Washington. 

Ratusan pegawai memberikan tepuk tangan perpisahan kepada rekan-rekan mereka yang diberhentikan. Beberapa terlihat menangis, membawa barang pribadi dalam kardus, dan memeluk teman sejawat untuk terakhir kalinya.

Restrukturisasi ini juga menyasar penghapusan posisi-posisi tinggi, termasuk pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selain itu, kantor-kantor pemantauan konflik dan kejahatan perang di berbagai belahan dunia juga akan ditutup.

Bahkan program pemukiman ulang warga Afghanistan yang pernah membantu AS selama perang 20 tahun pun ikut terdampak dalam perombakan ini.

Awalnya, rencana pemangkasan besar-besaran ini tertunda karena proses hukum. Namun, Mahkamah Agung akhirnya memberi lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan kebijakan ini. 

Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia kini tengah mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan aturan hukum federal.