Duta Besar Amerika untuk PBB : Israel Memiliki Hak Alkitabiah atas West Bank

Bendera Israel

INDOZONE.ID - Elise Stefanik, pilihan Presiden Donald Trump untuk duta besar AS di PBB, dia percaya Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi ia berkeyakinan bahwa Israel memiliki kekuasaan “alkitabiah” atas Tepi Barat yang diduduki.

Komentar Elise Stefanik pada Selasa (21/01/2025) muncul selama sidang konfirmasi dirinya di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, di mana ia juga berjanji untuk melanjutkan misi “America First” Trump.

“Jika dikukuhkan, saya siap melaksanakan mandat Presiden Trump dari rakyat Amerika untuk mewujudkan America First, kepemimpinan keamanan nasional yang mengutamakan perdamaian melalui kekuatan di panggung dunia," ujarnya.

Jika dikukuhkan sebagai duta besar, Stefanik mengatakan bahwa ia akan mengaudit pendanaan AS untuk PBB dan konstelasi lembaga-lembaganya.

Baca Juga: Israel Tangkap 64 Warga Palestina Termasuk Bocah Berusia 7 Tahun di Tepi Barat

Ia juga akan berusaha melawan pengaruh China di organisasi internasional dan memperkuat dukungan kuat Washington terhadap Israel.

Namun pandangannya tentang Tepi Barat membuat perbedaan paling mencolok antara pemerintahan Trump dan pendahulunya, Presiden Joe Biden.

Stefanik bersikap tegas saat ditanya apakah ia sependapat dengan Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich dan mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir bahwa Israel memiliki “hak alkitabiah atas seluruh Tepi Barat”.

“Ya,” jawabnya saat berdiskusi dengan Senator Demokrat Chris Van Hollen.

Baca Juga: Pria Pembunuh Dokter Magang di India Dihukum Penjara Seumur Hidup

Ketika didesak apakah dia mendukung penentuan nasib sendiri bagi Palestina, Stefanik mengelak.

"Saya yakin rakyat Palestina layak mendapatkan yang jauh lebih baik daripada kegagalan yang mereka alami akibat ulah para pemimpin teroris," katanya. "Tentu saja, mereka berhak mendapatkan hak asasi manusia."

Selama empat tahun terakhir, pemerintahan Biden memberikan dukungan tegas bagi Israel di PBB. Pemerintahan ini berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan perang Israel di Gaza.