Ilustrasi gencatan senjata Israel dan Palestina
INDOZONE.ID - Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyerukan agar tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza dilaksanakan sepenuhnya. Ia juga berharap agar kesepakatan gencatan senjata pada tahap berikutnya akan bersifat final.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera pada hari Jumat (17/01/2025), Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa ia berharap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata.
Pada hari Rabu, Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengumumkan bahwa Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan multifase untuk menghentikan perang di Gaza, serta menukar tawanan Israel yang ditahan di Jalur Gaza dengan tahanan Palestina di penjara Israel.
Baca Juga: Thailand Setuju Legalisasi Kasino untuk Dongkrak Pariwisata
Para mediator mengatakan gencatan senjata di Gaza akan mulai diberlakukan pada hari Minggu.
Tahap pertama perjanjian ini berlangsung selama tujuh minggu secara bertahap akan mengizinkan bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel secara bertahap dan pembebasan tawanan Israel dengan imbalan tahanan Palestina.
Tahap kedua diharapkan akan dimulai pada bulan Maret apabila tahap pertama berjalan lancar.
Israel serang fasilitas militer di Damaskus.
Melaporkan dari Amman, Yordania, Stefanie Dekker dari Al Jazeera mengatakan bahwa pemerintah Israel sedang mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.
"Pertemuan rencananya akan berlangsung pada hari Sabtu, tetapi tekanan dari mediator telah membuat mereka memulainya hari Jumat,” katanya.
Baca Juga: Kabinet Israel akan Melakukan Pemungutan Suara Mengenai Gencatan Senjata dan Pembebasan Tawanan
Sheikh Mohammed mencatat bahwa Qatar dan Mesir memainkan peran penting sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata.
Ia mengatakan kerja sama pemerintahan Biden yang akan berakhir dan anggota tim Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang sangat menentukan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Namun, ia menekankan bahwa posisi Qatar hanyalah mediator dan mengatakan administrasi Gaza setelah perang adalah masalah Palestina.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Al Jazeera