Protes Ribuan Petani Inggris Menolak Perubahan Pajak Traktor

Para petani mengendarai traktor di Westminster, London, untuk memprotes kebijakan baru pemerintah Buruh yang meningkatkan pajak warisan bagi sebagian petani.

INDOZONE.ID - Ribuan petani Inggris turun ke jalan pada Selasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pajak warisan baru yang mereka anggap merugikan pertanian keluarga dan membahayakan ketahanan pangan.

Sebagian demonstran bahkan membawa traktor mereka melewati pusat kota London menuju gedung parlemen.

Pajak ini, yang dijuluki "pajak traktor" oleh para kritikus, diumumkan bulan lalu dalam anggaran baru pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara.

Namun, kebijakan tersebut menuai kecaman dari komunitas petani, yang menuduh Partai Buruh tidak memahami tantangan masyarakat pedesaan.

Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Tidak Ada Petani, Tidak Ada Makanan, Tidak Ada Masa Depan" dan "Starmer Si Perusak Petani," merujuk pada Perdana Menteri Keir Starmer.

Diperkirakan, sekitar 10.000 orang ambil bagian dalam aksi tersebut, menurut laporan kepolisian. Salah satu petani, Emma Robinson, 44 tahun, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan ini.

Ia mengelola pertanian keluarga di barat laut Inggris yang telah diwariskan turun-temurun selama 500 tahun.

"Kebijakan ini seperti merampas tanah saya oleh seseorang yang bahkan tidak memahami kehidupan kami," katanya.

Robinson juga memperingatkan bahwa petani dapat melakukan aksi yang lebih besar, termasuk mengganggu rantai pasokan makanan, jika kebijakan ini tidak segera dicabut.

Baca Juga: Topan Man-yi Mendekat ke Filipina, Puluhan Ribu Warga Terpaksa Mengungsi

Mulai 2026, berdasarkan kebijakan baru, pajak sebesar 20% akan diberlakukan pada nilai pertanian yang melebihi 1 juta pound (Sekitar Rp20 miliar).

Kebijakan ini tetap mempertahankan tunjangan pribadi hingga 3 juta pound (Sekitar Rp60,33 miliar) untuk pasangan menikah, tetapi petani mengatakan nilai tanah dan mesin yang tinggi tidak sebanding dengan margin keuntungan pertanian. Akibatnya, generasi penerus harus menjual tanah mereka untuk melunasi pajak tersebut.

Sementara pemerintah mengklaim kebijakan ini hanya berdampak pada pertanian bernilai tinggi dan membantu mendanai layanan publik, data menunjukkan bahwa sekitar 70.000 lahan pertanian bernilai lebih dari 1 juta pound dapat terkena dampaknya.

Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed mengatakan mayoritas petani tidak akan terdampak secara signifikan, namun petani menyatakan bahwa angka resmi pemerintah tidak mencakup aset penting seperti ternak dan traktor.