Uni Eropa Beri Sanksi Iran Terkait Tuduhan Pengiriman Rudal ke Rusia

Sanksi terbaru ini dikeluarkan setelah AS mengungkapkan intelijen yang menunjukkan Iran memasok rudal balistik ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

INDOZONE.ID - Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke sejumlah ndividu dan perusahaan Iran, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Iran, terkait dugaan pengiriman rudal dan drone ke Rusia.

Dewan Eropa menyatakan bahwa tujuh orang dan beberapa entitas lainnya akan dikenai pembekuan aset, dan larangan perjalanan karena terlibat pengiriman senjata ke Moskow untuk digunakan dalam konflik dengan Ukraina.

Mereka yang dikenai sanksi termasuk Wakil Menteri Pertahanan Iran Seyed Hamzeh Ghalandari, pejabat tinggi Pasukan Quds Garda Revolusi Islam, serta tiga maskapai Iran, termasuk Iran Air.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyambut baik langkah sanksi ini.

Dalam unggahan di platform X, von der Leyen menegaskan bahwa dukungan rezim Iran terhadap agresi Rusia di Ukraina tidak bisa diterima dan harus dihentikan.

Dia juga mendukung pemberlakuan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman senjata dari Iran ke Rusia, serta menyerukan adanya tindakan lebih lanjut.

Baca Juga: Tiongkok Umumkan Gelar Latihan Militer di Wilayah Sekitar Taiwan

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, juga menyambut baik sanksi tersebut.

Dia menyatakan bahwa mereka yang mendukung agresi harus turut bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensinya.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah tuduhan bahwa Teheran telah memasok rudal ke Rusia dan mengecam sanksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Baghaei menegaskan bahwa tuduhan beberapa negara Eropa dan Inggris tidak berdasar, dan klaim keterlibatan Iran dalam konflik tersebut telah dibantah.

Sanksi ini muncul setelah Amerika Serikat bulan lalu mengungkapkan informasi intelijen yang menunjukkan Iran telah mengirimkan rudal balistik ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

Namun, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, membantah bahwa pengiriman tersebut terjadi sejak pemerintahannya berkuasa pada Agustus, meskipun mengakui bahwa mungkin pernah ada pengiriman di masa lalu.