Pengadilan China Jatuhkan Hukuman Mati untuk Eks Pejabat BUMN atas Kasus Suap Rp2,5 Triliun

Bai Tianhui dihukum mati.

INDOZONE.ID - Pada Selasa (28/5), Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada Bai Tianhui, mantan pejabat di perusahaan BUMN, atas kasus korupsi besar.

Bai, yang sebelumnya menjabat sebagai general manager di anak perusahaan pengelolaan aset Huarong, terbukti menerima suap sebesar 1,1 miliar Yuan atau sekitar Rp2,5 triliun selama masa jabatannya. Laporan ini disampaikan oleh lembaga penyiaran pemerintah China, CCTV.

Detail Kasus Korupsi

Dalam laporannya, CCTV mengungkapkan bahwa Bai menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan wewenangnya dalam proses akuisisi proyek dan pembiayaan perusahaan.

Baca Juga: China Bantah Kirim Mata-mata ke Jerman dan Inggris: Itu Fitnah Jahat

"Dia menggunakan posisinya untuk mendapatkan perlakuan menguntungkan terkait akuisisi proyek dan pembiayaan perusahaan," kata CCTV mengutip AFP.

Selain menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, Bai juga diketahui menyalahgunakan kekuasaannya secara sistematis untuk memperkaya diri sendiri.

Vonis dan Dampaknya

Pengadilan China tidak hanya menjatuhkan hukuman mati kepada Bai Tianhui, tetapi juga merampas seluruh hak politiknya dan menyita aset-asetnya.

Keputusan ini menegaskan sikap keras pemerintah China terhadap tindak korupsi di kalangan pejabat tinggi, terutama di sektor BUMN yang sering kali menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.

Reaksi dan Tindakan Selanjutnya

Kasus Bai Tianhui mencerminkan peningkatan upaya pemerintah China dalam memberantas korupsi di semua tingkat pemerintahan dan perusahaan negara.

Hukuman mati dan penyitaan aset merupakan langkah drastis yang diambil untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi korupsi di negara tersebut.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah China semakin serius dalam menindak para pelaku korupsi, terutama mereka yang memiliki pengaruh besar dan berada di posisi strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah memperketat hukum dan regulasi terkait korupsi, serta memperkuat lembaga pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tanggapan Publik

Tanggapan publik terhadap vonis ini beragam. Sebagian besar masyarakat menyambut baik keputusan pengadilan sebagai langkah tegas yang diperlukan untuk membersihkan sistem pemerintahan dari korupsi.

Namun, ada juga yang mengkritik hukuman mati sebagai tindakan yang terlalu ekstrem dan tidak manusiawi, meskipun mereka mengakui perlunya hukuman berat bagi para koruptor.

Penegakan Hukum yang Kuat