INDOZONE.ID - Upaya tim investigasi Korea Selatan untuk mencari bukti terkait deklarasi darurat militer yang sempat diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol kembali terhambat.
Pada Selasa (17/12), petugas keamanan kantor presiden dilaporkan menolak memberikan akses masuk kepada penyelidik, menurut laporan Yonhap News Agency.
Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu lalu akibat keputusan kontroversialnya tersebut. Saat ini, ia telah diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai presiden.
Yonhap melaporkan bahwa para penyelidik menunggu hingga tujuh jam di depan kantor presiden untuk mendapatkan akses, namun ditolak oleh layanan keamanan.
Tim investigasi gabungan, yang melibatkan kepolisian dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), berusaha mengakses server komputer keamanan kantor presiden guna memperoleh catatan telepon, termasuk milik komisaris polisi.
Baca Juga: 9 Fakta Menarik di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Upaya Penggeledahan Kedua yang Gagal
Ini merupakan kali kedua otoritas gagal melakukan penggeledahan di kantor presiden terkait darurat militer. Sebelumnya, upaya serupa pada 11 Desember juga berakhir tanpa hasil.
Meski begitu, pihak kantor presiden secara sukarela menyerahkan sebagian data untuk penyelidikan.
Layanan keamanan kantor presiden menyatakan akan memberikan klarifikasi terkait kerja sama mereka dalam penggeledahan pada Rabu mendatang, menurut Yonhap.
Namun, pada Selasa, pihak kepolisian, kantor presiden, maupun CIO menolak memberikan komentar.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Minta Maaf Tanpa Mundur Setelah Kekacauan Darurat Militer
Presiden Yoon Tetap Menjauh dari Sorotan Publik
Sejak dimakzulkan, Presiden Yoon jarang muncul di depan publik. Menurut laporan dari pengadilan konstitusi dan pejabat terkait, ia juga belum bisa dihubungi atau dipanggil untuk memberikan keterangan.
Yoon kini tengah mempersiapkan tim hukum untuk membela diri dari tuduhan pemberontakan dan proses pengadilan konstitusi yang akan menentukan nasibnya – apakah tetap diberhentikan dari jabatannya atau dipulihkan kembali.
Pengacara Yoon, Seok Dong-hyun, menyatakan kepada media bahwa deklarasi darurat militer oleh Yoon tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan.
"Presiden akan dengan percaya diri menyampaikan posisinya di pengadilan konstitusi," ungkap Seok, sebagaimana dikutip Yonhap.
Namun, Seok belum memastikan apakah Yoon akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada 21 Desember mendatang. Ia juga menyerukan agar otoritas menyelaraskan penyelidikan yang saat ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk kejaksaan, polisi, dan CIO.
Langkah Sementara Pemerintahan Han Duck Soo
Sementara itu, Han Duck Soo, yang menjabat sebagai presiden sementara, berupaya meyakinkan sekutu internasional dan menstabilkan pasar keuangan Korea Selatan.
Dalam rapat kabinet pada Selasa, Han mendesak agar anggaran pemerintah tahun 2025 segera direalisasikan pada awal tahun demi mendukung pemulihan ekonomi.
Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa 75 persen anggaran 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan pada paruh pertama tahun tersebut.
Langkah ini dinilai penting mengingat ekonomi Korea Selatan menghadapi tantangan berat, termasuk perlambatan ekspor selama empat bulan berturut-turut hingga November, yang menjadi tingkat terlemah dalam 14 bulan terakhir.
Selain itu, kementerian luar negeri telah membentuk gugus tugas untuk menghadapi kebijakan luar negeri dari pemerintahan Presiden AS terpilih Donald Trump, yang sebelumnya menyatakan rencana untuk menaikkan tarif perdagangan.
Dengan situasi yang kompleks ini, publik Korea Selatan menanti kejelasan lebih lanjut mengenai masa depan Presiden Yoon dan langkah-langkah pemulihan negara dari krisis politik dan ekonomi yang tengah berlangsung.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com