INDOZONE.ID - Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon Suk Yeol memicu gejolak besar di Korea Selatan. Pada Kamis, 5 Desember 2024, parlemen mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden akibat kegagalan kebijakan tersebut.
Namun, partai pendukung pemerintah, People Power Party, menyatakan penolakannya, membuat proses pemakzulan ini menjadi sebuah tantanga besar.
Perpecahan di Dalam Partai
Pemungutan suara atas mosi ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Meskipun People Power Party secara resmi menentangnya, ada perbedaan pendapat di kalangan anggota partai.
Sementara itu, Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, memerlukan dukungan minimal delapan anggota partai penguasa agar mosi ini dapat disetujui.
“Deklarasi darurat militer Presiden Yoon telah menciptakan keresahan besar di masyarakat,” ungkap Kim Seung-won, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat, dalam sesi parlemen pada Kamis dini hari.
Langkah Presiden Yoon, yang mengumumkan darurat militer pada Selasa malam (3/12/2024), melarang aktivitas politik dan menyensor media, menuai kecaman karena dianggap merusak demokrasi di negara tersebut.
Keputusan ini bahkan memicu keretakan di antara para menteri dan menciptakan kekacauan selama beberapa jam.
Baca Juga: 5 Fakta Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Batalkan Deklarasi Darurat Militer
Perlawanan dari Publik
Kerusuhan terjadi di sekitar gedung parlemen ketika pasukan militer bersenjata mencoba masuk ke area tersebut.
Namun, aksi mereka berhasil dihentikan oleh staf parlemen yang menggunakan alat pemadam kebakaran untuk melindungi gedung. Kejadian ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan Presiden Yoon.
“Rakyat dan staf parlemen telah mempertahankan institusi ini dengan keberanian mereka. Kini, giliran kami untuk melindungi mereka,” tegas Kim Seung-won.
Baca Juga: Seluruh Pejabat Tinggi Kantor Presiden Korea Selatan Ajukan Pengunduran Diri Massal
Reaksi Internasional dan Dampak Ekonomi
Deklarasi ini juga memicu respons negatif dari komunitas internasional. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyebut langkah Presiden Yoon sebagai kesalahan fatal.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa pemerintah AS tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya mengenai keputusan tersebut.
Dari sisi ekonomi, krisis ini mengguncang pasar keuangan. Indeks saham utama Korea Selatan, KOSPI, anjlok 1,4%, dan nilai tukar won melemah.
Pemerintah bergerak cepat dengan pertemuan darurat antara Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong untuk meredam dampaknya.
Tantangan Pemakzulan
Untuk meloloskan mosi pemakzulan, dibutuhkan dua pertiga suara di parlemen. Jika berhasil, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan keabsahan mosi ini, proses yang dapat memakan waktu hingga enam bulan.
Selama masa tersebut, jika Presiden Yoon diberhentikan sementara, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih pemerintahan hingga pemilihan presiden baru dilakukan dalam waktu 60 hari.
Popularitas Yoon yang Merosot
Yoon Suk Yeol, yang memenangkan pemilu 2022 dengan selisih tipis, kini menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Tingkat dukungan publik terhadapnya hanya sekitar 20% selama beberapa bulan terakhir.
Kebijakan kontroversial dan berbagai tuduhan, termasuk sikap keras terhadap serikat pekerja, semakin melemahkan kepercayaan masyarakat.
Krisis darurat militer ini menjadi titik balik yang menguji kredibilitas Presiden Yoon sebagai pemimpin. Dengan parlemen dan rakyat yang semakin kritis, masa depan politiknya berada di ujung tanduk.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Channelnewsasia.com