Masih Banyak Desa Belum Teraliri Listrik, Pemerintah: Tugas Negara Melayani Masyarakat!

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.)

INDOZONE.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, berbicara terkait aliran listrik yang belum menyeluruh di desa-desa yang ada di tanah air. Negara sendiri menegaskan akan hadir untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan listrik.

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik," kata Bahlil seperti dikutip pada Sabtu (20/6/2026).

Hal tersebut diungkapkan Bahlil saat meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat, 19 Juni 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.

Baca juga: Usut Penyebab Listrik Mati Sumatera, Bareskrim Bawa Konduktor untuk Diperiksa

"Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, Bahli mengungkap terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun.

Baca juga: Nasib Motor Listrik BGN di Mark Up yang Sudah Beredar ke Daerah, Bakal Disita?

Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.

Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah. 

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," paparnya.

Lebih jauh, dia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat yang hingga kini belum menikmati listrik.

"Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan jika program Lisdes sendiri. Dikatakanya ada dua skema utama yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan pemasangan listrik gratis melalui program BPBL.

"Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kita sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai 2027,” pungkasnya.