Miris! 147.33 Jiwa Penduduk Bojonegoro Belum Bebas dari Garis Kemiskinan

Ilustrasi kemiskinan (unsplash.com/@dulana_hansisi)

INDOZONE.ID - Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur masih tinggi, tercatat 147.33 jiwa. Meski menurun dibandingkan tahun lalu, sebagian warga Bojonegoro masih belum terbebas dari garis kemiskinan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro dibandingkan 2023 jumlah kemiskinan pada 2024 mengalami penurunan sebanyak 5.920 jiwa, yakni 2023 lalu sebanyak 153,25 ribu jiwa berada di garis kemiskinan, atau menurun menjadi 147,33 ribu jiwa di 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Muktadlo mengatakan, angka kemiskinan Bojonegoro turun jika dibandingkan pada tahun 2023 lalu.

Baca Juga: Pemprov Jatim Luncurkan Program Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat: PKH Plus hingga Bansos Kemiskinan Ekstrem

"Turun sekitar 0,49 persen. Atau dari 12,18 persen pada 2023 turun menjadi 11,69 persen kemiskinan pada 2024 kemarin," katanya, Sabtu (11/1/2025).

Dia mengatakan, Kecamatan Kedungadem menempati peringkat pertama untuk kemiskinan dari 28 kecamatan di Bojonegoro.

Sebab 5.239 kepala keluarga (KK) di kecamatan tersebut masih dikategorikan miskin. Kemudian Kecamatan Ngasem berada peringkat kedua, yakni memiliki 4.837 kepala keluarga (KK) miskin.

"Di peringkat ketiga ada Kecamatan Tambakrejo sekitar 3.631 KK masih miskin," katanya.

Baca Juga: Buruh DIY Tolak Besaran UMP Rp2,2 Juta: Memperburuk Kemiskinan

Menurut dia, penduduk yang dikatakan miskin karena pengeluaran perkapita per bulan masih rendah atau di bawah garis kemiskinan (GK), yakni jika penduduk pengeluarannya mencapai atau di bawah Rp 471.457 per bulan masih dikategorikan sebagai penduduk miskin.

"Itu per orang per bulan, yakni jika pengeluaran masih di Rp 471.457 masih miskin," katanya, Sabtu (11/1/2025).

Dia mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bojonegoro melaksanakan sejumlah program, salah satunya melalui program domba kesejahteraan, bantuan sosial hingga memberikan program rumah layak.

"Ini bertujuan agar masyarakat terlepas dari garis kemiskinan dan bisa meningkatkan kualitas hidup," katanya.