INDOZONE.ID - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY. Hal itu guna menjadi bahan pertimbangan pada pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD.
Sri Sultan berharap, saran dan pendapat yang telah disampaikan dapat menjadi penyempurna rancangan APBD DIY TA 2025.
Sri Sultan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Senin (4/11/2024), di ruang rapat paripurna DPRD DIY, Yogyakarta. Pada rapat tersebut, Sri Sultan memberikan beberapa penjelasan kepada Fraksi-Fraksi DPRD DIY, baik yang bersifat saran maupun pertanyaan.
“Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terdiri dari dua hal, yaitu yang bersifat saran dan pertanyaan. Untuk yang bersifat saran, akan kami tindak lanjuti dan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tahap-tahap berikutnya. Sedangkan yang bersifat pertanyaan, kami bagi menjadi dua kelompok umum dan khusus,” ucap Sri Sultan.
Adapun penjelasan yang bersifat umum, Sri Sultan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tingkat kemiskinan di DIY, program makan bergizi gratis, dan kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Selain itu, turut disampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di DIY.
“Perlu kami sampaikan juga terkait dengan belanja tidak terduga pada rancangan APBD TA 2025. Kemudian, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik, pendapatan daerah TA 2025, dan kebijakan belanja daerah,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, untuk penjelasan yang bersifat khusus, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan kepada masing-masing fraksi. Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Sri Sultan menjelaskan terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah, upaya Pemda DIY dalam penurunan prevalensi stunting, dan penanggulangan kemiskinan.
Adapun terkait pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Sri Sultan menyampaikan, telah dilakukan launching Pelabuhan Gesing. Selanjutnya pada tahun 2025, akan dilaksanakan beberapa program prioritas.
Program itu akan mendukung usaha perikanan tangkap, dari hulu sampai hilir di wilayah Pansela. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi angka kemiskinan DIY.
Sri Sultan pun menjelaskan atas pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), alokasi anggaran berdasarkan prioritas Yogyakarta, dan kenaikan anggaran belanja subsidi.
Sedangkan, untuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sri Sultan menyampaikan terkait dengan tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, tindak lanjut rekomendasi LHP-BPK terhadap APBD TA 2023, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pun terkait dengan alokasi anggaran keluraha di DIY serta pembangunan daerah.
Kemudian pertanyaan Fraksi Partai Golongan Karya, Sri Sultan memaparkan terkait pemanfaatan dana keistimewaan, alokasi pendanaan bagi kalurahan dan kelurahan, dan membuat skala prioritas program kegiatan dan efisiensi program kegiatan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Rilis