Debat Putaran Kedua Pilkada 2024 : Kedua Paslon Cawabup Sleman Janji Naikkan Gaji Honorer

Debat putaran kedua Pilkada pada Paslon Cawabup Sleman, Minggu (3/11/2024).

INDOZONE.ID - Debat putaran kedua Calon Wakil Bupati Sleman dalam Pilkada 2024 telah berlangsung pada Minggu (3/11) malam. Namun, ada satu isu utama yang diangkat, yakni kesejahteraan guru honorer di Sleman, DI Yogyakarta.

Sebab, isu kesejahteraan guru honorer di Sleman hingga kini, masih menjadi masalah yang belum tuntas. Diketahui, berdasarkan data Juli 2024, di wilayah Kabupaten Sleman, saat ini terdapat sekitar 9.500 guru honorer.

Melihat situasi tersebut, Calon Wakil Bupati nomor urut 1, Sukamto, berjanji meningkatkan anggaran daerah demi menaikkan gaji guru honorer lebih layak. Ia menyatakan, apabila APBD Sleman tidak mencukupi, Sukamto akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.

"Kami bisa memintakan kepada pusat jika ada kekurangan dari APBD. Kami sangat memperhatikan bahwa guru adalah segala-galanya; masa depan negara ini tergantung pada guru dan murid, sehingga kami harus benar-benar memberikan perhatian yang layak dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat," katanya dalam paparan debat tersebut.

Sementara Calon Wakil Bupati nomor urut 2, Danang Maharsa, menyampaikan, akan mengubah aturan terkait insentif guru agar sejalan dengan peraturan pemerintah pusat. Ia juga menyebut, gaji guru honorer minimal setara dengan upah minimum kabupaten (UMK).

“Gaji honorer di Sleman saat ini sekitar Rp 550 ribu per bulan. Insyallah, saya akan menaikkan insentif guru honorer minimal sesuai dengan upah minimum Kabupaten (UMK) dan kemampuan daerah,” ucap Danang.

“Pertama harus kami lakukan adalah merubah aturan terkait insentif guru honorer dan akan kita sesuaikan dengan peraturan yang ada di pusat. Karena guru adalah pengajar yang diharapkan bisa mendidik anak-anak menuju Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana penambahan gaji sebesar Rp 2 juta untuk para guru di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan salah satu janjinya pada kampanye kala itu, yang menitikberatkan pada kesejahteraan tenaga pendidik.

Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan, hanya guru yang memenuhi kualifikasi tertentu, akan mendapatkan tambahan ini.

"Kita harus menghitung agar nominalnya tidak sama. Jangan sampai yang berhak tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah mendapatkannya,” ungkap Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (28/10/2024).

BACA JUGA Debat Terakhir, Prabowo Janji akan Tambah Fakultas Kedokteran dan Naikkan Gaji Guru Honorer

Pemerintah saat ini masih menghitung secara cermat agar kebijakan tidak berlaku secara seragam, tetapi lebih berdasarkan kualifikasi dan prestasi guru yang berhak.