Dua Periode Jokowi: Menguatkan Supremasi Hukum dan Menekan Kasus Terorisme

Pembekalan untuk Polri

12 pati Polri resmi naik pangkat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum adalah membekali Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan metode ilmiah untuk menangani kasus pidana maupun perdata. Metode ini dikenal sebagai Scientific Crime Investigation, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam pengungkapan kasus.

Poengky Indarti, komisioner Kompolnas, menjelaskan bahwa metode ini membuat aparat kepolisian mampu mengungkap berbagai kasus dengan lebih cepat dan akurat. Scientific Crime Investigation terbukti efektif dalam menangani berbagai jenis kasus, mulai dari kejahatan jalanan hingga kasus yang lebih kompleks seperti korupsi dan kejahatan siber.
Keberhasilan penerapan metode ini terlihat khususnya dalam masa pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Banyak kasus hukum yang berhasil diselesaikan lebih cepat berkat pendekatan ilmiah tersebut, yang juga mengurangi kesalahan dalam penegakan hukum.

Penerapan metode ilmiah dalam investigasi ini tidak hanya membantu mengungkap kasus dengan lebih cepat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

“Proses lidik sidik dengan menggunakan scientific crime investigation sehingga hasilnya valid tak terbantahkan,” ungkap Poengky saat dihubungi Indozone.

Baca Juga: Masuk di DPT Kota Solo, Jokowi Akan Nyoblos di TPS 12 Sumber

“Penyelesaian kasus lebih banyak dan lebih cepat, kerugian negara akibat kasus-kasus korupsi dapat diselamatkan, penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak lebih empati dan pasal yang disangkakan berat, kasus-kasus kejahatan jalanan, siber, dan kasus-kasus sophisticated juga dapat diselesaikan dengan cepat didukung scientific crime investigation,” tambah Poengky.

Kasus Terorisme Menurun

Metode Scientific Crime Investigation juga berperan penting dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Dengan metode ini, pihak kepolisian dapat lebih cepat mengidentifikasi tersangka dan mengumpulkan bukti secara akurat, sehingga memudahkan penangkapan sebelum tindakan teror terjadi.

Ilustrasi terorisme. (Antara)

Keberhasilan metode ini membantu mencegah potensi ancaman terorisme di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan ilmiah dalam menjaga keamanan nasional, terutama dalam mengantisipasi dan merespons tindakan kriminal yang bersifat serius seperti terorisme.

“Contohnya dalam penanganan kasus terorisme, Densus 88 dengan sigap melakukan penangkapan dan memproses hukum para teroris disertai bukti-bukti yang akurat,” ujar Poengky.

Dengan penanganan yang sigap membuat grafik kasus terorisme menurun di era Jokowi-Ma’ruf Amin. Penurunan ini juga diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada 2022 lalu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Kartasura-Klaten dan Buka Kongres ISEI di Surakarta

Dikutip dari situs Dewan Perwakilan Rakyat, Deputi Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan bahwa ancaman terorisme dari 2017 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. BNPT berfokus pada pemutusan mata rantai radikalisasi dari hulu ke hilir, sesuai konsep pentahelix.