Marak Warga Sipil Pakai Pelat Dinas Aparat, TNI: Melebihi Gaya Tentara di Lapangan

Ilustrasi plat nomor dinas TNI.

INDOZONE.ID - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menyeroti maraknya warga sipil yang menggunakan pelat dinas khususnya pelat dinas TNI secara ilegal dikendaraanya.

Bahkan acap kali ditemukan, pemobil tersebut bergaya arogan melebihi tentara ketika berada di jalan raya.

Baca Juga: Bareskrim Beberkan Kronologi 2 Staf Lion Air Loloskan Penyelundupan Narkoba

"Sebagian besar yang terekspos di media, media sosial maupun media elektronik, tingkah laku para pengguna kendaraan pelat dinas yang tidak peruntukannya atau ilegal itu berlebihan bahkan melebihi gaya tentara di lapangan," kata Kasat Lidkrimpamfik Puspom TNI, Kolonel POM Jeffri B Purba dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Hal tersebut disampaikan Jeffri dalam kesempatan konferensi pers kasus pemobil Toyota Fortuner berpelat dinas TNI palsu yang viral usai cekcok dengan pemobil lainnya di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada musim mudk yang kemarin.

Jeffri menyebut dampak dari ulah warga sipil arogan menggunakan pelat dinas TNI sangat merugikan institusi TNI itu sendiri. Tak hanya itu, dampak lain juga diterima oleh masyarakat yang merasa kecewa dengan TNI.

"Ini memang mengganggu perasaan masyarakat dan ini sangat merugikan institusi TNI karena TNI itu, kita berasal dari masyarakat dan kita menjaga benar bagaimana kewibawaan TNI dan anggota TNI sehingga memang kami harap kejadian ini yang terakhir tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Baca Juga: Polisi Kembangkan Kasus Pemobil Fortuner Berpelat TNI di Japek, Sosok Kakak Pelaku Dibidik!

Lebih jauh, Puspom TNI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan ke pihaknya jika menemukan adanya pengguna pelat dinas TNI yang berjalan secara arogan di jalan raya.

"Kemudian apabila ada ditemukan oleh masyarakat untuk kejadian yang sama seperti ini, kami mohon menginfomasikannya kepada Puspom TNI ataupun kepada rekan-rekan Polri sehingga bisa dilakukan penegakkan hukum," pungkasnya.