SBY Soal Gelombang Protes Kampus: Mengabaikan Suara yang Khawatir Pilpres Curang Tidak Bijak

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
INDOZONE.ID - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, turut berkomentar soal gelombang protes yang banyak dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia.

Dalam pidato politiknya di Avenzel Hotel, Rabu (7/2/2024) malam, SBY mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan suara-suara tersebut.

"Mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpres bakal curang, tentu juga tidak bijak," kata SBY dalam pidato politiknya di Hotel Avenzel, Kota Bekasi, Rabu (7/2/2024) malam.

Namun demikian, lanjut dia, jajaran civitas akademi yang ramai-ramai menggelar pernyataan sikap itu juga tidak perlu khawatir.

Sebab, SBY juga berpandangan bahwa kekhawatiran pilpres berjalan curang merupakan sikap berlebihan.

"Pendapat saya, menuduh, apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karena hasilnya akan ditolak, tentulah berlebihan," kata dia.

Baca Juga: Cak Imin Ibaratkan Pemilu Seperti Sepak Bola, Minta Penonton Soraki Wasit yang Curang

Oleh sebab itu, SBY pun mengajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemerintah, agar memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

Ia menilai, negara dan segenap perangkat serta sumber daya yang ada harus bersikap netral.

"Saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, yang utamanya para penyelenggara pemilu, tentu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu," jelas SBY.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah sivitas akademika dari berbagai universitas membuat sebuah petisi untuk menyatakan sikap atas kondisi demokrasi di Indonesia, salah satunya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga: Curang! SPBU di Banten Kurangi Takaran, Keuntungan Pelaku Capai Rp7 Miliar

Dalam petisi itu, para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, menyampaikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui petisi yang diberi nama 'Bulaksumur.'

Dalam petisi tersebut, mereka memberikan berbagai pandangan mulai dari penyimpangan prinsip demokrasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo hingga tendensi soal ketidaknetralan aparat dalam kontestasi pemilu 2024.