Picu Kontroversi, Perludem Desak Jokowi Tarik Pernyataan soal Keterlibatan Presiden dalam Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengungkapkan komitmen pemerintah terhadap isu pupuk yang selama ini menjadi perhatian petani.

INDOZONE.ID - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan cepat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang kepala negara dan pemerintahan diizinkan menunjukkan keberpihakan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan melakukan kampanye untuk calon tertentu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Direktur Perludem, Khoirunnisa Agustyati, mengungkapkan keprihatinan terhadap pernyataan Presiden tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang dangkal.

Ia khawatir bahwa pernyataan ini dapat digunakan sebagai pembenar bagi Presiden Jokowi, para menteri, dan seluruh pejabat negara untuk secara aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam Pemilu 2024.

"Terutama karena Presiden Jokowi jelas memiliki konflik kepentingan langsung dengan kemenangan Pemilu 2024, karena anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka, adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi Prabowo Subianto," ujar Khoirunnisa dalam siaran pers pada, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Amerika Serikat Minta China Desak Iran Stop Houthi Serang Kapal Di Laut Merah

Khoirunnisa menekankan bahwa netralitas aparatur negara sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Ia merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi, yang mengacu pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2017 yang memperbolehkan kampanye yang melibatkan presiden hingga menteri selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Ia juga menyoroti Pasal 282 yang melarang pejabat negara membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye.

"Dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apa pun bentuknya, jika dilakukan tanpa cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas merupakan pelanggaran pemilu," kata Khoirunnisa.

Baca Juga: Terungkap! Rupanya Ini Penyebab Pasar Mobil Kemayoran Terbakar

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pasal 283 mengatur tentang larangan pejabat negara dan aparatur sipil negara untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.

Perludem menekankan tiga hal penting sebagai tindak lanjut dari pernyataan Jokowi:

1. Presiden Jokowi mencabut pernyataannya bahwa presiden dan menteri boleh berpihak karena hal ini berpotensi menjadi alasan pembenar bagi pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik dalam penyelenggaraan pemilu, dan berpotensi membuat proses pemilu penuh dengan kecurangan serta menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan tidak demokratis.