Ada Capres-Cawapres yang Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Bahlil Lahadalia

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,

INDOZONE.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyindir keras soal pernyataan salah satu pasangan capres-cawapres yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Awalnya Bahlil menyebut ada cawapres yang mengatakan bahwa ia sudah nyaman tinggal di Kota Jakarta lalu merasa tiba-tiba disuruh pindah ke hutan. Bahlil kemudian menyebut pemikiran dan pernyataan itu menunjukkan cawapres tersebut lebih layak menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta saja.

"Ada calon wakil presiden menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'. Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," kata Bahlil di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Minggu (2/12/2023).

Bahlil yang juga Ketua Dewan Pembina Pilar 08 ini menegaskan bahwa IKN telah diatur dalam Undang-Undang. Apalagi, salah satu paslon yang menolak pembangunan IKN adalah ketua umum dari partai yang juga mendukung disahkannya Undang-Undang tersebut.

Baca Juga: Bawaslu Jatim Pastikan akan Terbuka soal Data kepada Wartawan: Jangan Segan ‘Nyangkruk’ di Kantor

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," kata Bahlil menjelaskan.

Bahlil melanjutkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan. Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.

“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” ujar Bahlil.

Tidak hanya mewujudkan Indonesia sentris, pembangunan IKN juga dikatakan Bahlil untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, di mana pemerataan ekonomi akan menjangkau seluruh pelosok negeri.

Baca Juga: Sederet Fakta Suami Bakar Istri di Kebayoran Jakarta Selatan karena Cemburu Lihat Isi Chat

Oleh karena itu dia menegaskan kepada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari betul visi dan misi Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.

“Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” katanya.

Mantan Ketum HIPMI ini juga menyebut sudah ada berbagai investor mulai masuk ke IKN. Bahlil menuturkan, Prabowo-Gibran bakal fokus melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih pada Pemilu 2024 nanti. Sebab hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.