Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri (Puput) mengungkapkan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo (Jokowi) bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Puput menilai tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024.
“Tentu tidak salah jika kemudian pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukan gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan," ujar Puput di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Baca Juga: Menkominfo Johnny G Plate Bantah Kabar Mundur dari Kabinet Indonesia Maju
Puput mengungkapkan pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini tentu umum digunakan.
"Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden itu dan dijanjikan sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu," ujarnya.
Di Kabinet Indonesia Maju kini ada sejumlah menteri yang digadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai langkah Airlangga yang pasang badang di Kabinet Indonesia Maju sudah pasti bakal memberikan efek positif.
“Airlangga dengan kebijakan, saya melihat bagaimana pasca kenaikan bbm banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian, untuk melihat misalnya terkait dengan masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” kata dia.
Selain Airlangga, juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang masih berada di kabinet.
Tetapi, Trubus mengimbau agar para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan yang penuh kepentingan.
Baca Juga: Kompak Pakai Sweater Produk Lokal, Presiden Jokowi dan Menteri Mirip Boyband
“Memang saya melihat bahwa, orang orang yang tokoh-tokoh yang masih duduk di pemerintah yang bersangkutan mengharapkan berkompetisi di 2024 itu memang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan, karena bagaimanapun juga mereka mereka full kepentingan, tentu terkait bagaimana mendulang suara, paling tidak istilahnya mencari dukungan konstituen,” tutut Trubus.
Ketum PDIP Tugaskan Sekjen Temui Presiden Jokowi, Bahas Apa Ya?
Perppu Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Presiden Jokowi: Semua Bisa Dijelaskan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: