Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Lahan Aset Daerah untuk Kantor Koperasi Merah Putih

Groundbreaking pembangunan kantor Koperasi Merah Putih dilakukan Bupati Ipuk (Humas Pemkab Banyuwangi). 

INDOZONE.ID - Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung Program Koperasi Merah Putih (KMP) terus diperkuat. 

Program nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mendapat dukungan penuh melalui penyediaan lahan aset daerah guna pembangunan kantor koperasi sebagai pusat penggerak ekonomi masyarakat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pemanfaatan aset daerah merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. 

Menurut Ipuk Fiestiandani, keberadaan kantor Koperasi Merah Putih di atas aset pemkab akan mempercepat implementasi program serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan koperasi.

Baca juga: Pulihkan Aliran Listrik di Aceh, PLN Aktifkan Jalur Kedua Transmisi Pangkalan Brandan–Langsa

“Aset Pemkab bisa digunakan untuk bangunan kantor KMP, guna percepatan program ekonomi kerakyatan ini. Ini bentuk dukungan Pemkab terhadap program prioritas Presiden,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,  Jumat (2/1/2026).

Implementasi kebijakan tersebut telah terealisasi di Kelurahan Karangrejo. 

Kantor Koperasi Merah Putih Karangrejo dibangun di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi yang berada di lingkungan Kantor Kelurahan Karangrejo. 

Pembangunan ini menjadi contoh kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah kelurahan.

Baca juga: Dirjen Kemendagri Pastikan Tanggap Darurat di Daerah Bencana Sudah Sesuai Arahan Presiden

Groundbreaking pembangunan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya. 

Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Banyuwangi pada 31 Desember 2025 dan menjadi penanda dimulainya pembangunan fisik kantor koperasi desa tersebut.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menyampaikan bahwa antusiasme desa terhadap program Koperasi Merah Putih cukup tinggi. 

Beberapa desa lain telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah untuk mendirikan kantor KMP sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal.