DPR Setujui Anggaran Rp187,1 Triliun, Kemhan Tegaskan Harga Kedaulatan Bangsa Tak Ternilai

Menteri Pertahanan Syafri Syamsudin. (Arie Dwi Prasetyo/Z Creators)

INDOZONE.ID - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (16/9/2025). Agenda utama rapat difokuskan pada penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemhan–TNI tahun 2026.

Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. Seusai pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Komisi I DPR telah menyetujui proposal akhir anggaran pertahanan sebesar Rp187,1 triliun untuk kemudian dibawa ke Badan Anggaran DPR.

“Teman-teman sekalian, saya didampingi Panglima TNI dan para kepala staf angkatan baru saja menyampaikan proposal akhir anggaran Kemhan dan TNI 2026 yang sudah disetujui Komisi I untuk dibawa ke Banggar, sejumlah Rp187 triliun 100 miliar,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca juga: Eksplorasi Industri Pertahanan: Kemhan Dorong Kemandirian di Bandung

Menurutnya, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, hingga penguatan kewaspadaan nasional. Hal ini, kata Sjafrie, penting mengingat dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi kawasan regional maupun nasional.

“TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat. Para kepala staf angkatan akan terus memperkuat kesiapan di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara, agar ketiga matra solid menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.

Sjafrie juga mengingatkan bahwa besarnya nilai anggaran tidak sebanding dengan harga kedaulatan bangsa. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada DPR agar terus memperhatikan kebutuhan anggaran pemerintah dalam menjaga kedaulatan kita,” tambahnya.

Baca juga: Komisi III DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA

Ia menegaskan, keputusan bersama dengan Komisi I ini menjadi kesimpulan awal sebelum pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR.