Good Governance: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya!

Bendera Indonesia. (Freepik/leoaltman)

INDOZONE.ID - Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan, membutuhkan tata kelola oke pula. Tanpa tata kelola yang oke, mustahil pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif, merupakan pengertian dari good governance.

Ilustrasi bendera Indonesia. (Freepik)

Good governance bertujuan melahirkan pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Sebagai sebuah tata kelola pemerintahan, good governance memiliki prinsip-prinsip yang mesti dilaksanakan.

Baca juga: Mengenal KPPN dan Cara Kerjanya Menyalurkan Dana APBN ke Instansi Pemerintah

Tanpa pelaksanaan prinsip-prinsip ini, good governance yang bertujuan menciptakan pemerintahan berkualitas untuk rakyatnya sulit terwujud.

Yuk, simak prinsip-prinsip good governance:

1. Akuntabilitas

Setiap aparatur negara harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan di bidang dan tugas fungsinya.

Setiap kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan atau dikeluarkan, termasuk yang terkait dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia, mesti dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas.

2. Keterbukaan dan Transparan

Sesama aparatur negara mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik. Artinya, tidak ada yang ditutupi antara satu sama lain dalam menjalankan pemerintahan.

3. Responsibilitas

Pemerintah harus patuh pada undang-undang dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi, pemerintahan bisa dikelola dengan baik dan benar yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat.

4. Ketaatan pada Aturan Hukum

Setiap tindakan aparatur negara harus menjunjung tinggi dan mendasarinya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal, yaitu masyarakat luas, maupun terbatas di lingkungan internal, seperti peraturan soal kepegawaian.

Prinsip ini pun memberi ruang pada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mereka.

Penerapan Good Governance di Lembaga Publik

Kamu harus tahu, reformasi birokrasi di Indonesia telah berfokus pada good governance sejak awal 2000-an. Birokrasi bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan cita-cita pemerintah Indonesia.

Contoh penerapan good governance di lembaga publik, bisa dilihat dari sepak terjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu.

Ilustrasi bendera Indonesia. (Freepik)

Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bertanggung jawab untuk menjaga integritas demokrasi hingga menetapkan transparansi dengan membuka data pemilih dan hasil pemilu secara luas.

Tantangan dalam Penerapan Good Governance

Penerapan good governance di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti:

• Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menghambat akuntabilitas.
• Kurangnya partisipasi publik karena rendahnya literasi politik dan kepercayaan masyarakat.
• Keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi untuk penerapan transparansi secara efektif.

Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Butuh langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapinya sehingga penerapan good governance bisa berjalan dengan lancar.

Baca juga: Komitmen Pemerintah Hadir Untuk Pesantren: MBG Hingga Beasiswa LPDP Digenjot

Kepercayaan Publik Bisa Meningkat dengan Good Governance

Menilik penjelasan sebelumnya, penerapan good governance berkaitan erat juga dengan publik, tidak cuma pemerintah.

Jika penerapan good governance bisa berjalan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun akan meningkat. Apabila sebaliknya, sentimen negatif terhadap pemerintah  justru meningkat.

Secara umum, ada tiga manfaat dari penerapan good governance, yaitu:

Meminimalkan Agency Cost

Biaya dari pendelegasian wewenang bisa ditekan dengan penerapan good governance. Pemerintah tidak perlu lagi menanggung biaya yang timbul karena menggunakan sumber daya untuk kepentingan pribadi.

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan

Good governance akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Lagipula, siapa yang tidak mau terjun langsung dalam pemerintahan pengelolaan baik dan kondisi sehat?

Memperbaiki Citra Pemerintahan

Kesalahan merupakan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pemerintahan, risiko terjadinya kesalahan bisa ditekan dengan penerapan good governance.

Secara tidak langsung, citra pemerintah pun akan makin baik seiring konsistennya penerapan good governance.

Saat pemerintahan berjalan dengan baik, seharusnya rakyat akan hidup makmur dan adil. Bagaimanapun, kesejahteraan rakyat merupakan hal terpenting bagi sebuah pemerintahan.