Politik Bebas Aktif Bentuk Prinsip Indonesia di Dunia Internasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC). (Antara Foto/Adiyta Pradana Putra)

INDOZONE.ID - Politik bebas aktif merupakan bentuk prinsip Indonesia dalam bermanuver di dunia internasional. Politik bebas aktif jadi landasan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia.

Indonesia bahkan telah menggunakan politik bebas aktif sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang, meski banyak perubahan terjadi di dunia internasional.

Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara lain menandatangani Board of Peace yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump. (Foto: Tim Media Presiden)

Maksud Politik Bebas Aktif 

Politik bebas aktif membuat Indonesia bebas berinteraksi dengan negara mana pun, tanpa terikat pada salah satu blok.

Politik bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya. 

Cara melakukan itu adalah dengan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara. Kerja sama itu tidak dibarengi dengan pengambilan sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Baca juga: Apa Itu Board of Peace (BoP)? Organisasi Bentukan Donald Trump yang Tuai Pro dan Kontra karena Bayar Rp17 Triliun

Politik bebas aktif berimplementasi pada diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global.

Menilik kelenturannya, politik bebas aktif tetap relevan di tengah situasi geopolitik yang terus berubah di masa sekarang.

Bagaimana tidak, tanpa mengorbankan kemerdekaan dan integritas nasional, sebuah negara bebas berinteraksi dengan berbagai pihak.

Oleh sebab itu, politik bebas aktif dianggap sebagai salah satu jalan untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Tak ayal, Indonesia memilih politik bebas aktif sebagai prinsip dalam bergeliat di dunia internasional.

Indonesia Gabung Board of Peace (BOP)

Pada 22 Januari 2026, di Davos, Swiss, Indonesia mengambil langkah besar dengan masuk ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). BOP dirilis di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengatakan ini merupakan kesempatan bersejarah untuk membawa perdamaian ke Gaza, melalui BOP.

"Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri acara peluncuran Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, dikutip dari Antara, Rabu (4/2/2026).

"Yang jelas, penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu besar, begitu deras masuk. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap ikut serta," jelasnya.

Kamu harus tahu, BOP yang diinisiasi Amerika Serikat (AS), juga berisikan Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.

Namun, tidak ada satu pun negara Eropa Barat dan anggota NATO dalam keanggotaan BOP.

Presiden Prabowo Subianto buka taklimat awal tahun dalam retret jilid II di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa 6 Januari 2026. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Pertemuan dengan Ormas dan Tokoh Agama Islam serta Pimpinan Pondok Pesantren

Keikutsertaan Indonesia dalam BOP pun dijelaskan Presiden Prabowo ke para organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh-tokoh Agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Selasa 3 Februari 2026.

Penjelasan komprehensif pun diberikan Presiden Prabowo, perihal upaya dan perjuangan Indonesia untuk membantu Palestina, melalui BOP. Pemaparan Presiden Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan. 

Baca juga: Fakta Ekosida di Balik Serangan Israel ke Perkebunan Zaitun Palestina

“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujar Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf, dikutip dari Setkab.

“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” katanya.

Indonesia Terbuka dengan Opsi Keluar dari BOP 

Meski telah bergabung, Presiden Prabowo tetap terbuka pada opsi Indonesia keluar dari BOP. Indonesia keluar jika langkah BOP tidak sesuai arah yang dikehendaki.

Itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono usai pertemuan dengan ormas dan tokoh Agama Islam, serta pimpinan ponpes di Istana Merdeka, kemarin.

"Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan; pertama, situasi damai di Gaza, sekarang pada khususnya; Kemudian, situasi damai di Palestina, pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Saya kira itu trajectory yang ingin kita capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ," jelas Menlu Sugiono, dikutip dari Antara.