Resmi Mundur, Gibran Baca Surat Pengunduran Diri di Rapat Paripurna DPRD Solo

Gibran Rakabuming Raka mendampingi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat blusukan di Jakarta.

INDOZONE.ID - Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo kepada DPRD Solo.

Surat pengunduran diri diserahkan Gibran langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo yang didampingi para wakil pimpinan DPRD, Selasa (16/7/2024) kemarin.

DPRD Solo pun langsung menggelar Rapat Paripurna Pengunduran Diri Wali Kota Solo dengan agenda Persetujuan Pengunduran diri Wali Kota Solo dan Pengusulan Wakil Wali Kota Solo menjadi Wali Kota Solo, Rabu (17/7/2024).

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa hadir dalam rapat paripurna tersebut. Rapat yang awalnya digelar Pukul 09.00 WIB baru dimulai pukul 10.00 WiB, karena Gibran baru tiba pukul 10.00 WIB.

Baca Juga: Puan Dukung Kaesang di Pilkada Jateng, Gibran: Bagus Itu

Di rapat paripurna tersebut Gibran membacakan surat pengajuan pengunduran diri. Pada SK KPU Nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024.

"Yang bertanda tangan dibawah ini nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Solo bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo masa jabatan 2021-2026," terang Gibran, Rabu (17/7/2024).

Pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo ini, karena telah ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024.

"Sehubungan telah ditetapkannya sebagai wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Demikian untuk ditindaklanjuti sebagai mana mestinya," kata dia.

Sementara itu Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mengatakan bahwa DPRD telah menyetujui draf pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.

DPRD juga menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran dari wali kota.

"Juga disampaikan usulan pengangkatan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Solo disisa maja jabatan," ungkapnya.

Menurutnya sesuai aturan pengunduran diri Gibran harus mendapat kesepakatan DPRD lewat rapat paripurna.