Dalam Debat Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Sampaikan Pemerintah Tak Boleh 'Baperan'!

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

INDOZONE.ID - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan jawaban unik saat menanggapi pertanyaan panelis acara Debat Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam WIB.

Ganjar mendapatkan pertanyaan tentang strategi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ganjar pamer bahwa, sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, dia punya pengalaman selama 10 tahun dalam urusan pelayanan publik.

Baca Juga: Prabowo Sentil Anies: Kalau Demokrasi Kita Tidak Berjalan, Tidak Mungkin Anda Jadi Gubernur

Dalam pemaparannya, Ganjar mencontohkan jika Jawa Tengah mempunyai 'Lapor Gub', yang mana merupakan portal pengaduan online yang menjalankan fungsi kontrol publik. Lewat portal itu, masyarakat bisa melaporkan kritik, saran, bahkan semua aduan yang terkait dengan pelayanan publik dari pemerintah.

"Pemerintah enggak boleh baperan! Pemerintah harus menerima kritik," ujarnya, saat debat capres, Selasa (12/12/2023).

Ganjar Pranowo dalam debat pertama Pilpres 2024

Selain itu Capres nomor 1, Anies Baswedan, memamerkan program JAKI saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mirip seperti punya Ganjar di Jawa Tengah, JAKI adalah portal aduan masyarakat milik DKI Jakarta.

"Bila lapor pohon tumbang, semua ada waktunya harus beres. Saya lapor kapan, selesai kapan, dengan begitu standarisasi bisa terjadi," jelas Anies.

Baca Juga: Anies Janji Tegakkan Hukum Secara Adil Tanpa Pandang Bulu untuk Seluruh Masyarakat

Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, lebih menyoroti program Kartu Tani milik Ganjar selama jadi Gubernur Jawa Tengah. yang menurutnya justru menyulitkan petani dan nelayan untuk mendapatkan pupuk.

Menjawab pernyataan Prabowo, Ganjar justru menyebut bahwa kelangkaan pupuk juga dialami oleh para petani di sejumlah wilayah Indonesia. Ia pun menilai jika peran Prabowo selaku ketua HKTI, yang mana data para petani tidak beres.