Pegawai Kemnaker Tandatangani Pakta Integritas Netralitas Hadapi Pemilu 2024

Seluruh pegawai ASN dan Non ASN Kemnaker menandatangani Pakta Integritas Netralitas menghadapi kontestasi Pemilu Presiden 2024 mendatang.

INDOZONE.ID - Seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani Pakta Integritas Netralitas sebagai bentuk komitmen netralitas ASN menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas dilakukan secara bersamaan oleh 3250 ASN, 2300 Non ASN dan 191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.(P3K) Kemnaker secara luring dan daring, yang dipimpin oleh Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi di ruang Tridharma, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Seluruh pegawai Kemnaker harus menjaga netralitas, tidak memberi dukungan atau memihak kepada calon tertentu sehingga ikut mendukung dan memastikan adanya proses demokrasi dan pemilihan umum yang adil, bebas dan transparan, " kata Anwar Sanusi.

Anwar Sanusi menjelaskan sesuai UU ASN Nomor 20 tahun 2023 mewajibkan seluruh Pegawai ASN untuk melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN serta menjaga netralitas.

Baca Juga: Selain SYL, Puluhan Orang Juga Diperiksa Soal Pemerasan Firli Bahuri Hari Ini

Apabila ada yang tidak melaksanakan  kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang hukuman terberatnya dapat menghilangkan status ASN.

"Netralitas menjadi sebuah prinsip yang diwajibkan bagi para ASN dan pegawai Kemnaker dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Prinsip ini menjadi sangat penting saat ini dalam konteks demokrasi terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum," ujarnya.

Seluruh pegawai ASN dan Non ASN Kemnaker menandatangani Pakta Integritas Netralitas menghadapi kontestasi Pemilu Presiden 2024 mendatang.

Anwar menambahkan sebagai mesin utama birokrasi ASN harus profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara adil, transparan, bebas intervensi politik yang tidak sehat serta tanpa memandang siapa masyarakat yang dilayani.

"Netralitas kita sangat penting adanya, agar kewenangan yang dijalankan tidak disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu, " katanya.

Baca Juga: Gasak 18 Sepatu di Kontrakan Jaksel, Pira Ini Diciduk saat COD Hasil Curian

Anwar Sanusi mengingatkan seluruh pegawai Kemnaker wajib berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial.

"Jangan sampai jempol kita menjadi sumber masalah untuk kita karena pelanggaran netralitas, " ujarnya.

Anwar Sanusi berpesan agar pegawai Kemnaker hati-hati dalam berpose, memposting sesuatu, memberikan komentar, share atau bahkan memberikan 'like' atas sebuah postingan.