Apa Itu Politik Identitas? Pengertian, Dampak, dan Cara Mencegahnya Jelang Pemilu

Ilustrasi politik identitas. (Freepik.)

INDOZONE.ID - Saat mendekati tahun pemilihan umum (pemilu), istilah politik identitas kembali kita dengar. Biasanya istilah ini muncul di ruang diskusi politik, kampanye hingga perdebatan di media sosial.

Namun tak sedikit masyarakat yang belum memahami sepenuhnya istilah politik identitas serta dampaknya terhadap demokrasi Indonesia.

Dalam artikel ini, Indozone akan menjelaskan apa itu politik identitas, bahaya polarisasi yang ditimbulkan hingga dampaknya terhadap demokrasi.

Baca juga: Pengamat Sebut Manifesto Ganjar Mengedepankan Nalar Menolak Politik Identitas

Apa Itu Politik Identitas?

Dilansir dari Wikipedia, politik identitas adalah praktik politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

Dalam konteks pemilu, politik identitas menjadi dasar untuk membentuk solidaritas kelompok dan memengaruhi perilaku politik seseorang.

Alih-alih menawarkan visi besar atau program perubahan, aktor politik yang menggunakan strategi politik identitas biasanya memanfaatkan kesamaan latar belakang guna menciptakan rasa kedekatan dengan pemilih.

Sebagai contoh, seorang kandidat pemilu menonjolkan identitas keagamaan, kesukuan, atau asal daerahnya untuk menarik simpati kelompok yang memiliki kesamaan identitas dengannya.

Tujuannya hanya satu, yakni meraup suara dengan sebanyak-banyaknya demi memenangkan pemilu.

Dampak Politik Identitas

Ilustrasi masyarakat terpolarisasi karena politik identitas. (freepik)

Dalam konteks demokrasi, politik identitas memiliki dampak positif dan negatif. Semua tergantung pada bagaimana ia digunakan.

Dampak Positif:

• Memberi ruang bagi representasi kelompok minoritas.
• Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan sosial.

Dampak Negatif:

• Polarisasi masyarakat: Politik identitas menciptakan polarisasi. Masyarakat yang beragam bisa terpecah karena perbedaan suku, agama, atau ras dijadikan alat kampanye.
• Diskriminasi: Ini paling sering terjadi. Kandidat yang berbeda latar belakang dengan masyarakat di dapilnya berpotensi menerima perbuatan tak menyenangkan.
• Konflik sosial: Ketegangan antar kelompok bisa meningkat, bahkan berujung pada kekerasan.
• Merosotnya kualitas demokrasi: Pemilih memilih berdasarkan identitas, bukan visi-misi atau kapasitas calon.

Cara Menghadapi dan Mencegah Politik Identitas

Politik identitas dapat menjadi tantangan bagi persatuan masyarakat apabila digunakan untuk memecah belah atau menciptakan polarisasi.

Ada beberapa cara untuk menghadapi dan mencegah politik identitas, di antaranya:

1. Peran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

• KPU dan Bawaslu harus gencar memberikan sosialisasi pendidikan politik yang menekankan pentingnya memilih berdasarkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon.
• Menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu.
• Mengawasi konten kampanye agar bebas dari ujaran kebencian berbasis identitas.

2. Adanya Tokoh Masyarakat dan Adat

• Tokoh masyarakat harus hadir jadi penengah jika kelompok tertentu mulai memainkan isu-isu identitas politik yang memecah belah masyarakat.
• Menggelar dialog dan rekonsiliasi antar kelompok berbeda agar tak terjadi perpecahan.

3. Peran Media dan Media Sosial

• Jangan sebarkan pemberitaan yang bias identitas.
• Melawan hoaks dan ujaran kebencian yang memperkuat politik identitas.

4. Pendidikan Politik untuk Pemilih

• Mendorong masyarakat agar rasional dalam memilih, tidak terjebak pada sentimen kesukuan atau keagamaan.
• Mengadakan diskusi publik, seminar, atau forum warga untuk membahas pentingnya pemilu yang damai dan berkualitas.

Tips Jadi Pemilih Bijak

Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara berhak untuk memilih kandidat sesuai keyakinannya hatinya. Namun, pemilih juga perlu memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya didasarkan pada kesamaan identitas.