Bedah Mitos Kekebalan Kampus: Kapan Polisi Berhak Masuk Menurut KUHAP?

Ilustrasi polisi masuk kampus. (Dok. Gemini Ai)

INDOZONE.ID - Kebebasan akademik sering kali disalahartikan sebagai kekebalan hukum absolut bagi wilayah universitas. 

Muncul anggapan di kalangan mahasiswa bahwa kampus adalah wilayah suci yang tidak boleh disentuh oleh aparat penegak hukum dalam kondisi apa pun. 

Namun, secara hukum positif, konsep "kekebalan" ini adalah mitos yang perlu diluruskan agar mahasiswa dapat memahami hak dan kewajibannya secara proporsional.

Baca juga: Heboh Kasus Pelecehan di FHUI, Polda Metro Jaya Koordinasi dengan Pihak Kampus

Memahami Kebebasan Akademik vs Kekebalan Hukum

Penting untuk membedakan antara kebebasan akademik dengan otonomi wilayah. Kebebasan akademik melindungi hak mahasiswa dan dosen untuk mengkaji, mendiskusikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan tanpa takut akan persekusi. 

Akan tetapi, otonomi kampus tidak membuat universitas menjadi negara di dalam negara yang kebal terhadap hukum nasional yang berlaku.

Bedah Aturan: Kapan Polisi Boleh Masuk Kampus?

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada pasal yang melarang aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum di dalam institusi pendidikan jika terdapat dugaan tindak pidana murni (seperti narkoba, penganiayaan, atau kejahatan keamanan negara).

Keadaan Mendesak/Tertangkap Tangan

Dalam kondisi tertangkap tangan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pengejaran dan penangkapan hingga ke dalam area kampus tanpa harus menunggu izin birokrasi yang panjang.

Kepentingan Penyidikan

Jika sebuah tindak pidana telah terjadi, polisi berhak melakukan penggeledahan atau penyitaan alat bukti di dalam kampus untuk kepentingan peradilan.

Baca juga: Fakta Kasus Dugaan Pelecehan di FHUI yang Viral, Berikut Kronologi Lengkap hingga Respons Kampus

Batasan Etika dan Prosedur Izin Resmi

Meskipun hukum membolehkan intervensi, tindakan aparat tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Ada batasan prosedur dan etika yang harus dipatuhi:

Izin Rektorat

Untuk tindakan hukum yang bersifat non-darurat (bukan tertangkap tangan), secara etis dan administratif, pihak kepolisian dianjurkan melakukan koordinasi dan menunjukkan surat tugas serta surat izin dari pengadilan negeri setempat kepada pihak rektorat sebelum melakukan penggeledahan.

Penghormatan terhadap Mimbar Akademik

Aparat dilarang keras melakukan intervensi terhadap kegiatan belajar mengajar atau diskusi ilmiah yang sedang berlangsung, kecuali jika kegiatan tersebut merupakan kedok dari tindak kejahatan yang nyata.

Pendampingan Hukum

Pihak kampus, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) universitas, berhak melakukan pendampingan kepada mahasiswa yang ditangkap untuk memastikan prosedur sesuai dengan koridor HAM dan KUHAP.

Mengedukasi Hak Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak untuk bertanya dan meminta identitas resmi serta surat tugas apabila melihat adanya kehadiran aparat di lingkungan mereka. 

Jika prosedur penggeledahan dilakukan tanpa surat izin (untuk kasus non-darurat), hal tersebut dapat menjadi objek praperadilan.

Pada akhirnya, sinergi antara pihak universitas dan penegak hukum yang saling menghormati koridor etika adalah kunci. 

Kampus harus tetap menjadi mimbar bebas pikiran, namun tetap berdiri tegak di atas fondasi hukum negara yang berdaulat