Soal Sekolah Rakyat, Mensos Mengaku Siap Diaudit oleh KPK

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyatakan kesiapan untuk diperiksa dan diaudit terkait proses pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," kata Mensos Saifullah Yusuf, seperti INDOZONE sadur dari Antara, Rabu (6/5/2026).

Mensos mengemukakan pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan dan berencana bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan seluruh tahapan proses pengadaan yang telah dilakukan.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi sebelum memasuki proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026.

Baca juga: KPK Ungkap Penyebab Tingginya Praktik Mahar Politik pada Parpol di Indonesia

"Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026," ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Lebih lanjut Mensos mengapresiasi perhatian berbagai pihak serta memastikan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK.

Ia menegaskan keterbukaan terhadap audit dan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.

"Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi, tentu kebijaksanaan kepolisian dan termasuk ke KPK," kata Mensos.

Baca juga: Jubir KPK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, karena Kasus Apa?

Pihaknya berencana melakukan audiensi dengan pimpinan KPK untuk mendapatkan masukan mengenai pengadaan barang di Sekolah Rakyat. "Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," katanya.

Dalam pertemuan dengan KPK, lanjutnya, akan disampaikan seluruh data-data dan proses terkait pengadaan barang yang dilakukan untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu bagi siswa yang sempat menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

"Jadi, pendapatnya KPK sangat kami dengarkan dan kami akan tindak lanjuti untuk supaya lebih tahu," ucap Mensos.

Menurutnya, nasihat dan saran dari KPK itu diperlukan untuk memastikan proses pengadaan yang lebih baik.