Kembali Terjadi Di Aceh, Seorang Siswa Dianiaya Oleh 2 Oknum TNI Di Meulaboh

Seorang Pelajar Di Meulaboh Aceh Barat Di Aniaya Oleh 2 Oknum TNI. (Rizki Maulizar/Z Creators)

INDOZONE.ID - Dua oknum anggota TNI dilaporkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) IM/2 Meulaboh atas dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar di Kabupaten Aceh Barat. 

Laporan ini resmi dilayangkan oleh orang tua korban pada Jumat, 20 Februari 2026, setelah insiden kekerasan yang menimpa anaknya, M. Ali Akbar (20).

Berdasarkan keterangan orang tua korban, Nasruddin, insiden tersebut bermula saat korban sedang berada di sebuah bengkel di kawasan Desa Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan. 

Baca juga: Pedagang Es Kue Viral Ngaku Dianiaya Aparat, Polisi Lakukan Pendalaman

Dua oknum TNI yang diduga mendatangi korban dan langsung melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban yang masih pelajar 

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh. 

"Kami tidak terima anak kami diperlakukan seperti ini, makanya kami langsung melaporkan kasus ini ke pihak berwenang agar diproses secara hukum," ujar Nasruddin saat memberikan keterangannya.

Pihak keluarga mendesak institusi TNI untuk bersikap transparan dalam menangani kasus ini. 

Nasruddin berharap proses hukum di peradilan militer memberikan sanksi yang setimpal bagi oknum yang terlibat, sebagaimana diberitakan oleh

Lebih Lanjut Ayah korban Nasruddin, menyatakan bahwa dirinya tidak terima atas perlakuan kasar yang menimpa anaknya. 

Baca juga: Viral Buntut Senggolan di Kemang Jaksel, Pemobil Dianiaya Hingga Ditikam

Ia menegaskan akan memberlakukan hukum dan menuntut keadilan melalui jalur militer resmi agar para pelaku diproses sesuai aturan yang berlaku. 

Menangapi peristiwa ini Kasat Reskrim Aceh Barat AKP Roby Afrizal akan berupa mencari informasi dan memastikan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI tersebut.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai organisasi masyarakat di Meulaboh yang mendesak adanya transparansi dalam proses hukum militer terhadap pelaku.