Negara Jangan Kalah oleh Mafia Impor, Copot Dirjen Bea Cukai

Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perkara suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. (Antara Foto/Muhammad Iqbal)

INDOZONE.ID – Penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi alarm keras bagi negara.

Kasus ini membuka dugaan kuat praktik korupsi sistemik yang telah lama menggerogoti institusi kepabeanan nasional.

Aktivis antikorupsi sekaligus Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, menilai kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai perbuatan individual semata.

Menurutnya, dugaan permainan antara oknum pejabat Bea Cukai dengan pelaku usaha impor menunjukkan adanya jejaring kejahatan yang terstruktur dan terorganisir.

“Mustahil praktik meloloskan ribuan kontainer impor, terutama dari China, bisa berjalan tanpa perlindungan dan keterlibatan aparat di dalam sistem. Ini kejahatan serius yang merugikan negara dan menghancurkan pasar dalam negeri,” kata Dendi dalam keterangannya dikutip Indozone, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: KPK Sudah Tetapkan Tersangka Terkait OTT Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Baca juga: KPK Sita Uang Tunai Miliaran Rupiah dan Tiga Kg Emas dalam OTT Ditjen Bea Cukai

Ia menegaskan, praktik under invoice yang diduga dilakukan, yakni manipulasi nilai impor untuk menekan bea masuk dan pajak, bukan hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga memukul pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, yang selama ini berjuang bersaing secara sehat.

Situasi kian memprihatinkan dengan beredarnya informasi bahwa ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai sempat dijaga oleh oknum aparat, bahkan diduga menghalangi upaya penggeledahan oleh penyidik KPK.

Insiden tersebut disebut diwarnai adu argumen keras dengan aparat berpakaian sipil yang melarang proses penegakan hukum.

“Jika informasi itu benar, ini sudah masuk kategori penghalangan penyidikan. Itu pelanggaran serius yang mencederai supremasi hukum dan wibawa negara. Negara tidak boleh kalah oleh mafia, siapa pun pelakunya dan setinggi apa pun jabatannya,” tegas Dendi.

Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai langkah awal pemulihan kepercayaan publik. Menurutnya, pencopotan bukan bentuk penghakiman, melainkan langkah etis dan administratif agar penyelidikan berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.

Dendi juga mendorong agar penyelidikan diperluas, tidak hanya di lingkungan Bea dan Cukai, tetapi juga menyentuh Direktorat Jenderal Pajak, guna membongkar seluruh rantai kejahatan, aliran dana, serta potensi tindak pidana pencucian uang yang menyertainya.

“Publik menuntut ketegasan. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepentingan negara dan rakyat, bukan tunduk pada tekanan mafia impor. UMKM harus dilindungi, pasar harus diselamatkan, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.