Kemenko PMK Bantu Pemda Tangani Dampak Gempa di Poso

Kerusakan Gereja Elim akibat gempa magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulteng. (ANTARA/BPBD Sulteng)

INDOZONE.ID - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu (18/8/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan, fokus utama pendampingan pemerintah pusat adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan dukungan pemulihan psikososial.  

"Penanganan darurat di Poso membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kemenko PMK bersama BNPB akan terus mendampingi Pemda untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," ujar Lilik di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Sejauh ini, upaya penanganan dampak gempa yang telah dilakukan antara lain pemasangan tenda darurat di RSUD Poso, penyaluran bantuan makanan ke desa terdampak termasuk Desa Masani, serta pendataan kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Baca juga: BNPB Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Gempa Bumi di Poso

Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi lansia dan anak-anak.

Gempa bermagnitudo 6,0 yang terjadi pada pagi hari itu disusul oleh sejumlah gempa susulan, disertai suara gemuruh yang memicu kepanikan warga.

Bupati Poso melaporkan bahwa fenomena ini mengingatkan masyarakat pada peristiwa gempa sebelumnya yang terjadi tiga pekan lalu dan telah menimbulkan trauma.

Data sementara mencatat, gempa mengakibatkan satu orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka berat, dan 17 lainnya luka ringan. Selain korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah, pagar, bangunan walet, gereja, dan pura.

Baca juga: Trauma Gempa 6,0 M di Poso: Warga Masih Mengungsi, Megathrust Jadi Ancaman Serius

Rapat koordinasi menyepakati sejumlah langkah lanjutan, termasuk penyaluran logistik dari BNPB dengan melibatkan unsur pentahelix, percepatan pendataan rumah rusak oleh Pemda, serta pengiriman ahli gempa dari BNPB untuk menelusuri fenomena suara gemuruh yang dirasakan masyarakat.

Untuk memperkuat koordinasi lapangan, tim pendahulu dari BNPB dan Kemenko PMK berangkat ke Poso melalui Palu pada Senin. Selanjutnya, Kepala BNPB dan Staf Khusus Kemenko PMK akan tiba di lokasi untuk memimpin langsung penanganan di lapangan.

"Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, penanganan darurat di Poso diharapkan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi," kata Lilik.