Kabinet Israel Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Hamas di Gaza

Serangan udara dan darat Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 11 warga Palestina, di antaranya termasuk warga sipil dan anak-anak.

INDOZONE.ID - Kabinet Benjamin Netanyahu menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza setelah lebih dari 460 hari perang di mana pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 46.788 warga Palestina dan melukai 110.453 orang.

Pemerintah Israel meratifikasi perjanjian gencatan senjata pada Sabtu pagi (18/01/2025) setelah melakukan meeting selama lebih dari enam jam, kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan singkat.

Pemerintah menyetujui kerangka kerja untuk pemulangan para sandera. Kerangka kerja untuk pembebasan para sandera akan mulai berlaku pada hari Minggu," katanya.

Walaupun kesepakatan tersebut ditentang keras oleh beberapa anggota kabinet garis keras Israel, laporan media mengatakan sebanyak 24 menteri dalam pemerintahan koalisi Netanyahu mendukung kesepakatan tersebut dan delapan orang lainnya menentangnya. Kabinet keamanan Israel Jumat sebelumnya telah memberikan dukungan atas kesepakatan gencatan senjata.

Baca Juga: PM Qatar Serukan Perjanjian Gencatan Senjata Gaza Dilaksanakan Sepenuhnya

Berdasarkan kesepakatan tersebut, gencatan senjata dimulai dengan fase awal enam minggu di mana tawanan Hamas di Gaza akan dibebaskan dan sebagai imbalannya warga Palestina yang ditahan di penjara Israel akan dilepas. Hal ini akan membuka jalan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan.

Setelah gencatan senjata diratifikasi oleh kabinet, otoritas Israel merilis daftar terbaru 737 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian, yang akan berlangsung pada hari Minggu pukul 4 sore waktu setempat.

Dilansir dari The Times of Israel, daftar tersebut mencakup beberapa anggota Hamas, Jihad Islam Palestina dan gerakan Fatah yang berkuasa di Otoritas Palestina, yang menjalani hukuman seumur hidup.

"Jadi gencatan senjata akan terus berlanjut,” kata koresponden Al Jazeera Stefanie Dekker.

Baca Juga: Thailand Setuju Legalisasi Kasino untuk Dongkrak Pariwisata

"Tiga puluh tiga tawanan Israel ditukar dengan sekitar 1.700 tawanan Palestina selama 42 hari. Namun, meskipun pemerintah Israel telah meratifikasi gencatan senjata, masih ada pertentangan mendalam dari elemen sayap kanan kabinet Netanyahu," kata Dekker.

Banyak orang yang skeptis dan bertanya-tanya apakah gencatan senjata akan melewati fase pertama.

Kepala negosiator AS dalam pembicaraan gencatan senjata, Brett McGurk, mengatakan Gedung Putih memperkirakan gencatan senjata akan dimulai pada Minggu pagi dengan tiga tawanan wanita akan dibebaskan ke Israel pada Minggu sore melalui Palang Merah.

"Kami telah menetapkan setiap detail dalam perjanjian ini. Kami cukup yakin perjanjian ini siap dilaksanakan pada hari Minggu," kata McGurk dalam sebuah wawancara televisi dari Gedung Putih.

Setelah pembebasan tawanan pada hari Minggu, McGurk mengatakan empat tawanan perempuan lagi akan dibebaskan setelah tujuh hari, diikuti dengan pembebasan tiga tawanan tambahan setiap tujuh hari setelahnya.

Meskipun perjanjian gencatan senjata diumumkan pada hari Rabu oleh mediator Qatar, Mesir dan AS, serangan Israel terhadap Gaza terus berlanjut dengan hampir 120 orang tewas di daerah Palestina tersebut.

Gaza yang dilanda perang kini juga akan mengalami lonjakan bantuan kemanusiaan. Truk-truk pengangkut bantuan berbaris pada hari Jumat di sisi Mesir dari perbatasan Rafah yang melintasi Gaza selatan.

Seorang pejabat Mesir mengatakan delegasi Israel dari militer dan badan keamanan internal Shin Bet Israel tiba pada hari Jumat di Kairo untuk membahas pembukaan kembali penyeberangan Rafah.

Pasukan Israel juga akan mundur dari banyak wilayah di Gaza selama fase pertama gencatan senjata dan ratusan ribu warga Palestina akan dapat kembali ke rumah mereka di utara wilayah tersebut.

Militer Israel mengatakan sementara pasukannya secara bertahap menarik diri dari lokasi dan rute tertentu di Gaza, penduduk tidak akan diizinkan kembali ke daerah di mana pasukan berada atau di dekat perbatasan Israel-Gaza.

Militer juga memperingatkan setiap ancaman terhadap pasukan Israel akan ditanggapi dengan respons yang kuat.

Meskipun masih ada pertanyaan jangka panjang tentang Gaza pascaperang, termasuk siapa yang akan memerintah wilayah tersebut dan tugas berat rekonstruksi, Otoritas Palestina (PA) mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka siap untuk memikul tanggung jawab penuh di Jalur Gaza.

Kantor berita Palestina Wafa mengutip pernyataan PA yang menyatakan bahwa stafnya sepenuhnya siap untuk melaksanakan tugasnya dan meringankan penderitaan rakyat Gaza.

Pernyataan PA juga menegaskan kembali posisi yang diungkapkan oleh Presiden otoritas tersebut Mahmoud Abbas bahwa kelompok tersebut memiliki yurisdiksi hukum dan politik atas Jalur Gaza, seperti wilayah Palestina lainnya yang diduduki di Tepi Barat dan Yerusalem.

Hamas telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007, sementara PA menjalankan kontrol sipil sebagian atas Tepi Barat yang diduduki.

Media Israel dan Arab juga melaporkan bahwa PA telah mengirim delegasi ke Mesir untuk membahas pengelolaan perlintasan Rafah dengan Jalur Gaza saat gencatan senjata mulai berlaku dengan tujuan otoritas mengambil alih pengelolaan titik perbatasan utama.

Banner Z Creators.