INDOZONE.ID - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un menyerukan perubahan konstitusi untuk mengidentifikasi Korea Selatan sebagai musuh negara nomor satu, mengakhiri komitmen rezim tersebut untuk menyatukan semenanjung Korea.
Dalam pidatonya di hadapan majelis tertinggi rakyat (parlemen Korea Utara), Kim mengatakan dia tidak lagi percaya bahwa unifikasi dapat dilakukan. Dia menuduh Korea Selatan berusaha mendorong perubahan rezim dan mendorong unifikasi secara sembunyi-sembunyi.
Tanda lain dari memburuknya hubungan antara kedua Korea, yang mengakhiri perang mereka pada 1950-1953 dengan gencatan senjata tetapi bukan perjanjian damai.
“Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami tidak mempunyai niat untuk menghindarinya,” kata Kim Jong Un seperti dikutip Selasa (16/1/2024).
Kantor berita pemerintah KCNA mengatakan bahwa Korea Utara akan menutup tiga lembaga yang mengawasi unifikasi dan pariwisata antar-Korea, yaitu Komite Reunifikasi Damai, Biro Kerjasama Ekonomi Nasional dan Administrasi Pariwisata Internasional Mount Kumgang.
Baca Juga: Korea Utara Menembakkan Artileri Ke Laut Melawan Gangster Militer Selatan
“Dua negara yang paling bermusuhan, yang sedang berperang, kini berada dalam konfrontasi akut di semenanjung Korea. Reunifikasi Korea tidak akan pernah bisa dicapai dengan Republik Korea (Korea Selatan),” tulis pernyataan KCNA.
Komentar Kim langsung mendapat kecaman dari presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol yang menuduh Pyongyang anti-nasional dengan menyebut Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.
Yoon Suk Yeol juga mengecam peluncuran rudal dan latihan tembak Korea Utara baru-baru ini di dekat perbatasan laut kedua negara yang tegang, dan memperingatkan bahwa provokasi akan mengundang pembalasan dalam skala yang berlipat ganda.
Pidato Kim menandai penyimpangan dari kebijakan resmi selama beberapa dekade yang memandang rekonsiliasi dan unifikasi sebagai tujuan akhir, meskipun ketegangan di semenanjung sering meningkat.
Beberapa analis percaya bahwa dengan mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai musuh terbesarnya, Korea Utara mungkin berupaya untuk membenarkan penggunaan senjata nuklir dalam perang di masa depan.
Kim Jong Un menyatakan perang akan menghancurkan Korea Selatan dan menimbulkan kekalahan yang tak terbayangkan terhadap sekutu terbesarnya, AS, yang memiliki hampir 30.000 tentara yang ditempatkan di negara tersebut.
“Jika terjadi perang di Semenanjung Korea, saya pikir penting juga untuk merenungkan masalah kependudukan, penindasan, dan reklamasi sepenuhnya (Korea Selatan) dan memasukkannya ke dalam wilayah republik kita,” kata Kim Jong Un.
Baca Juga: Kim Ju-ae, sang Pewaris Takhta Kim Jong-un sebagai Penguasa Korea Utara
Memburuknya hubungan lintas batas baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat Korea.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan minggu lalu mengenai proyek 38 North yang berbasis di AS, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Robert Carlin dan ilmuwan nuklir Siegfried Hecker mengatakan situasi di semenanjung Korea lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi sejak awal Juni 1950, sesaat sebelum dimulainya perang Korea.
“Itu mungkin terdengar terlalu dramatis, tapi kami yakin, seperti kakeknya (Kim Il Sung) pada tahun 1950, Kim Jong Un telah membuat keputusan strategis untuk berperang,” kata kantor berita Yonhap.
“Kami tidak tahu kapan atau bagaimana Kim berencana melakukan tindakan tersebut, namun bahayanya sudah jauh melebihi peringatan rutin di Washington, Seoul dan Tokyo mengenai provokasi Pyongyang,” sambung kantor berita Yonhap.
Writer: Putri Octavia Saragih
Konten ini adalah kiriman dari Z Creators Indozone.Yuk bikin cerita dan konten serumu serta dapatkan berbagai reward menarik! Let's join Z Creators dengan klik di sini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: The Guardian