Ketua Houthi Yaman Sebut Resolusi PBB Terkait Konflik di Laut Merah Hanya 'Permainan Politik'

Kelompok Houthi di kapal Komersil Galaxy Leader

INDOZONE.ID - Kepala utama komite revolusioner Houthi Yaman, Mohammed Ali al-Houthi menyebut resolusi PBB mengenai pelayaran di kawasan Laut Merah merupakan 'permainan politik' semata. Mohammed Ali juga menyinggung Amerika Serikat telah melangggar hukum internasional.

Pernyataan ini keluar setelah Dewan Keamanan PBB menuntut Houthi hentikan penyerangan di kawasan Laut Merah. PBB juga meminta kelompok tersebut untuk mendukung koalisi Amerika dalam aksi pertahanan dari serangan kelompoknya.

Sebelumnya Mohammed Ali juga mengatakan aksi yang dilakukan kelompoknya merupakan sah dan mengancam segala bentuk perlawanan akan mendapat reaksi balasan.

"Kami menyerikan kepada Dewan Keamanan untuk segera membebaskan 2,3 juta orang dari serangan israel-amerika di Gaza," kata Mohammed Ali. 

Baca Juga: Hindari Serangan Houthi yang Bela Palestina, Lebih Dari 180 Kapal Kontainer Jauhi Laut Merah

Bagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait konflik Laut Merah? 

Melansir dari laporan Reuters, kelompok Houthi Yaman dilaporkan telah menyerang beberapa kapal-kapal komersil yang melintas di kawasan Laut Merah. Serangan ini ditujukan kepada kapal-kapal yang diidentifikasi memiliki hubungan dengan Israel.

Sebelumnya, Houthi juga menyebut kelompoknya akan terus menyerang siapapun sampai konflik di Gaza mereda. Sayangnya, konflik ini terus meluas dan berpengaruh terhadap keamanan dan perdagangan internasional.

Hingga pada Rabu (10/1/2024) kemarin, Dewan Keamanan PBB secara resmi mengeluarkan resolusi untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. PBB juga meminta Houthi untuk membebaskan kapal Galaxy Leader milik Jepang serta 25 awak kapalnya.

Ada 11 anggota yang menyetujui upaya dewan keamanan PBB ini. Empat di antaranya merupakan negara yang memegang hak veto seperti Rusia dan China.

Baca Juga: Anggota Dewan Keamanan PBB Turun Tangan, Minta Houthi Yaman Stop Serang Kapal Di Laut Merah

Reuters juga menyebut resolusi ini diusulkan oleh Amerika dan Jepang. Kedua negara ini mengusung resolusi untuk mempertahankan kapal mereka dari serangan serta pelanggaran hak dan kebebasan pelayaran.

"Ancaman terhadap hak dan kebebasan pelayaran di Laut Merah merupakan tantangan global yang memerlukan tanggapa internasional," kata Linda Thomas, duta besar AS.

Apa dampak dari resolusi Dewan Keamanan PBB?

Melansir CBCNews, resolusi PBB bisa merubah beberapa hal yang bertujuan untuk mencari dukungan yang lebih besar.

Di awal, resolusi ini mengakui bahwa hak-hak anggota sesuai dengan hukum internasional untuk mengambil langkah tepat mempertahankan kapal komersil dan angkatan laut mereka.

Rangan tersebut disetujui dan mendesak setiap negara harus menghormati hak kebebasan pelayaran dan kapal dagang. Negara anggota juga berhak mempertahankan kapal mereka dari serangan termasuk hal yang menganggu hak tersebut.

Penulis: Gina Nurulfadilah