Gas Air Mata Ditembakkan ke Buruh India yang Tuntut Kenaikan Upah

Demo buruh, tuntut kenaikan upah di India. (Anushree Fadnavis/Reuters)

INDOZONE.ID - Polisi menembakkan gas air mata untuk meredam protes pekerja pabrik di pinggiran ibu kota India, Noida, setelah aksi hari keempat berubah menjadi kekerasan. Kendaraan dibakar dan batu dilemparkan di beberapa bagian kota satelit tersebut.

Polisi setempat mengatakan pada Senin (13/4/2026) bahwa “kekuatan minimal” digunakan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Seorang anggota parlemen di negara bagian Uttar Pradesh, tempat Noida berada, menyerukan para pengunjuk rasa untuk mendiskusikan tuntutan mereka dengan pemerintah.

“Pejabat senior polisi dan administrasi terus berupaya membujuk para pekerja dan mendesak mereka untuk menjaga perdamaian dan pengendalian diri,” kata polisi Gautam Budh Nagar dalam pernyataan. Noida merupakan salah satu kawasan industri terencana terbesar di Asia dan memiliki ribuan unit industri.

Baca juga: 400 Ribu Ton Beras Basmati India Tertahan di Pelabuhan Akibat Perang Iran

Biaya Hidup Naik, Gelombang Protes Meluas

Rekaman menunjukkan puluhan pengunjuk rasa berbaris di jalan dan meneriakkan slogan, sementara personel keamanan dengan perlengkapan antihuru-hara mengawasi. Rekaman lain memperlihatkan kendaraan terbalik dengan api membubung, serta pengunjuk rasa melemparkan batu dan mencoba menerobos barikade.

Biaya hidup di seluruh dunia telah meningkat akibat perang AS-Israel melawan Iran yang membatasi pasokan bahan bakar. Protes serupa di negara bagian Haryana, wilayah tetangga yang menjadi lokasi sejumlah pabrik otomotif, pekan lalu membuat pemerintah memerintahkan kenaikan upah minimum sebesar 35 persen.

Baca juga: India Panggil Utusan Bangladesh di Tengah Meningkatnya Ketegangan Diplomatik

Vinay Mahoti, 30 tahun, pekerja asal negara bagian Bihar timur yang bekerja di perusahaan pakaian rajut di Noida, mengatakan ia awalnya memprotes di dalam unit manufakturnya, namun kemudian bergabung dengan pekerja dari perusahaan lain yang turun ke jalan.

“Jam kerja harus ditetapkan, jam lembur harus dibayar, dan perusahaan harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah federal,” katanya, menjelaskan tuntutannya.