Usai Negosiasi Buntu, AS Pertimbangkan Tekanan Lebih Keras ke Iran

Wakil Presiden US, JD Vance. (Reuters)

INDOZONE.ID - Setelah tim diplomatik yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance gagal mencapai kesepakatan negosiasi untuk mengakhiri perang AS dengan Iran pada Sabtu (11/4/2026), Presiden Donald Trump harus memutuskan langkah selanjutnya. Keputusan itu disampaikan pada Minggu pagi melalui serangkaian unggahan di Truth Social.

AS akan memberlakukan blokade laut terhadap Iran, tulis Trump. “Tidak ada seorang pun yang membayar tol ilegal untuk mendapatkan jalur aman di laut lepas,” ujarnya. Ia juga menyebut AS akan terus membersihkan ranjau dari Selat Hormuz guna memastikan jalur pelayaran tetap aman bagi sekutu.

Militer AS, lanjutnya, “terkunci dan siap”, serta siap melanjutkan serangan terhadap Iran pada “saat yang tepat”. Trump menambahkan, meskipun ada kemajuan dalam negosiasi selama 20 jam di Islamabad, Iran dinilai tidak akan memenuhi tuntutan AS untuk meninggalkan ambisi nuklirnya.

Namun, pandangan itu sedikit dibantah oleh seorang pejabat AS yang mengetahui jalannya negosiasi yang dipimpin Vance. Pejabat tersebut memaparkan daftar perbedaan yang lebih panjang, termasuk soal kontrol Iran atas Selat Hormuz serta dukungannya terhadap kelompok proksi di kawasan, seperti pemberontak Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon.

Baca juga: Gencatan Senjata AS-Iran Tercapai, Tapi Ketidakpastian Hormuz Masih Menghantui Teluk

Tantangan Baru dan Risiko bagi AS

Berbeda dengan unggahan sebelumnya yang bernuansa ancaman besar, pernyataan terbaru Trump justru memunculkan tantangan dan risiko baru bagi Amerika Serikat.

Sejumlah pertanyaan pun muncul: apakah operasi pembersihan ranjau akan meningkatkan risiko serangan Iran terhadap kapal perang AS? Bagaimana AS menentukan pihak yang membayar tol ke Iran? Apakah AS akan menggunakan kekuatan terhadap kapal berbendera asing yang melanggar blokade? Dan bagaimana respons negara-negara yang bergantung pada minyak Iran, seperti China?

Pada Minggu, Komando Pusat militer AS juga mengumumkan bahwa blokade laut akan menghentikan seluruh kapal yang bepergian ke atau dari pelabuhan Iran, kebijakan yang berbeda dari pernyataan awal Trump.

“Saya tidak mengerti bagaimana memblokade selat akan mendorong Iran untuk membukanya,” kata Senator Mark Warner dari Virginia, anggota senior Demokrat di Komite Intelijen Senat, kepada CNN pada Minggu.

Sementara itu, dalam program CBS Face the Nation, anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Turner dari Ohio, menyebut blokade sebagai upaya untuk memaksa penyelesaian situasi di Hormuz.

“Presiden, dengan mengatakan bahwa kita tidak akan membiarkan mereka menentukan siapa yang bisa lewat, pada dasarnya mengajak sekutu dan pihak lain untuk duduk bersama. Ini perlu diselesaikan,” ujarnya.

Situasi Sulit Trump Belum Berubah

Sebuah kapal kargo berlayar di dekat selat Hormuz. (REUTERS/Stringer)

Pekan lalu, sebelum AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan serta membuka negosiasi tatap muka, Trump berada dalam posisi yang sulit.

Ia bisa terus meningkatkan serangan terhadap Iran yang berisiko merusak infrastruktur sipil, memperparah krisis kemanusiaan, dan mengguncang ekonomi global. Di sisi lain, ia juga bisa menarik diri dari perang yang sejak awal tidak populer di kalangan publik AS, bahkan mulai menuai kritik dari sebagian pendukungnya.

Jajak pendapat CBS terbaru menunjukkan mayoritas warga Amerika (59 persen) menilai perang berjalan cukup buruk atau sangat buruk bagi AS.

Baca juga: AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan Damai, Perang Bakal Berlanjut?

Banyak pihak juga menilai tujuan utama AS, seperti menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, memberikan kebebasan lebih besar bagi rakyat Iran, serta menghentikan program nuklir Iran secara permanen masih belum tercapai. Hampir sepekan berlalu, dan meski ada klaim kemenangan, situasi yang dihadapi presiden belum banyak berubah.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu pagi, Trump menyatakan Iran pada akhirnya akan memberikan AS “semua yang diinginkan”. Ia juga mengakui harga minyak kemungkinan tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan, namun yakin ekonomi AS akan mampu bertahan.

Dengan pemilu paruh waktu pada November yang semakin dekat, Partai Republik berpotensi menghadapi konsekuensi besar di tempat pemungutan suara jika strategi ini tidak berjalan sesuai rencana.