Jumat, 13 MARET 2026 • 21:30 WIB

Biaya Perang Melonjak Saat Konflik AS-Iran Memasuki Pekan Ketiga, Tekanan Politik bagi Trump Meningkat

Author

Kapal perusak Angkatan Laut AS USS Delbert D. Black menembakkan rudal Tomahawk dalam operasi “Epic Fury” terhadap Iran dari lokasi yang tidak diungkapkan pada 28 Februari 2026. (US Navy/Reuters)

INDOZONE.ID - Konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang kini memasuki minggu ketiga tidak hanya menimbulkan ketegangan geopolitik, tetapi juga memicu lonjakan biaya perang yang sangat besar. 

Operasi militer yang melibatkan persenjataan canggih dan operasi jarak jauh membuat pengeluaran pemerintah Amerika Serikat membengkak dengan cepat. 

Situasi ini tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika politik dalam negeri, terutama menjelang pemilu paruh waktu di Amerika Serikat.

Di tengah meningkatnya biaya militer dan naiknya harga minyak global, perang ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. 

Pemerintah Amerika menilai biaya tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung demi keamanan, namun sejumlah pihak menilai pengeluaran besar ini bisa menjadi isu politik yang sensitif.

Baca juga: Trump Klaim Iran Tak Punya Target Lagi untuk Diserang, Perang Bisa Segera Berakhir

Biaya Perang Mencapai Miliaran Dolar dalam Waktu Singkat

Pengeluaran militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran meningkat tajam sejak operasi militer dimulai pada akhir Februari. Laporan yang disampaikan pejabat Pentagon kepada anggota Kongres menyebutkan bahwa biaya perang telah melampaui 11,3 miliar dolar AS hanya dalam enam hari pertama.

Beberapa lembaga riset juga memberikan perkiraan serupa. Sebuah lembaga pemikir bipartisan memperkirakan bahwa 100 jam pertama konflik saja sudah menelan biaya sekitar 3,7 miliar dolar AS bagi pembayar pajak Amerika. 

Bahkan ada laporan media yang menyebutkan pengeluaran bisa mencapai hampir 6 miliar dolar hanya dalam dua hari pertama pertempuran.

Jumlah tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berjanji akan menekan pengeluaran negara dan menghindari keterlibatan dalam konflik luar negeri. Ia juga mengusung agenda “America First” yang berfokus pada kepentingan domestik.

Meski demikian, Trump menilai biaya perang ini sebagai pengeluaran jangka pendek yang diperlukan demi menjaga keamanan nasional.

Baca juga: Trump Klaim Iran Tak Punya Target Lagi untuk Diserang, Perang Bisa Segera Berakhir

Operasi Militer Intensif Mendorong Pengeluaran Besar

Salah satu penyebab utama melonjaknya biaya perang adalah intensitas operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dalam operasi yang disebut Operation Epic Fury. Pejabat militer AS menyatakan bahwa lebih dari 5.000 target telah diserang selama konflik berlangsung.

Sebagian besar serangan menggunakan senjata canggih dengan harga sangat mahal. Banyak jenis rudal presisi tinggi yang digunakan memiliki nilai jutaan dolar untuk setiap unitnya.

Pakar hukum dan ekonomi dari Georgetown University menjelaskan bahwa strategi militer Amerika selama beberapa dekade terakhir memang lebih mengandalkan teknologi canggih dibandingkan pengerahan pasukan dalam jumlah besar.

Menurutnya, sejak pengalaman Perang Vietnam, Amerika Serikat memilih menggunakan teknologi militer untuk meminimalkan korban jiwa. Namun konsekuensinya adalah biaya operasi menjadi jauh lebih mahal karena setiap senjata yang digunakan bernilai tinggi.

Pengeluaran Militer Belum Masuk Anggaran Awal

Masalah lain yang muncul adalah sebagian besar biaya perang ini tidak termasuk dalam anggaran militer yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini membuat Pentagon kemungkinan besar harus meminta dana tambahan kepada Kongres.

Diperkirakan pemerintah akan mengajukan puluhan miliar dolar dana darurat untuk mengganti persediaan amunisi dan persenjataan yang telah digunakan selama konflik.

Langkah tersebut memicu perdebatan politik di Washington. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai lonjakan pengeluaran militer dapat mengorbankan program-program domestik yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Kritik dari Partai Demokrat

Pemimpin Minoritas DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, mengkritik kebijakan pemerintah yang mengalokasikan miliaran dolar untuk operasi militer.

Ia menyatakan bahwa uang pajak seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan seperti layanan kesehatan dan harga kebutuhan pokok.

Jeffries menilai bahwa pemerintah saat ini menghabiskan miliaran dolar untuk menyerang Iran, namun kesulitan menyediakan dana untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau atau menekan harga bahan pangan.

Isu ini semakin sensitif karena berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika saat ini merasa menghadapi krisis biaya hidup.

Harga Minyak Dunia Melonjak

Selain dampak anggaran negara, konflik ini juga memicu kenaikan harga energi global. Sejak serangan pertama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, harga minyak dunia mengalami lonjakan.

Kenaikan tersebut berdampak langsung pada harga bahan bakar di Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, harga bensin naik sekitar 16 sen per liter, sehingga menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Bagi sebagian masyarakat, kenaikan ini cukup terasa. Seorang warga yang ditemui saat mengisi bahan bakar mengatakan ia harus mulai mengurangi frekuensi berkendara dan lebih selektif saat bepergian.

Namun tidak semua orang merasa terlalu khawatir. Ada juga yang menilai fluktuasi harga bahan bakar adalah hal biasa dan pernah terjadi lebih tinggi dari kondisi saat ini.

Strategi Pemerintah Menahan Kenaikan Harga Energi

Untuk menekan dampak lonjakan harga minyak, pemerintah Amerika Serikat mengambil beberapa langkah. Salah satunya adalah melonggarkan sebagian sanksi minyak terhadap Rusia agar pasokan energi global tetap stabil.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan memberikan pengawalan militer bagi kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz. Jalur laut ini sangat strategis karena menjadi jalur distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Namun situasi tetap tidak pasti. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, memperingatkan bahwa negaranya dapat terus memblokir jalur tersebut sebagai respons terhadap serangan militer.

Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa terasa pada pasar energi global.

Dampak Politik bagi Trump

Presiden Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan menyelesaikan ancaman tersebut dan memastikan harga energi kembali turun. Ia bahkan menyebut kenaikan harga saat ini sebagai “harga kecil” yang harus dibayar demi keamanan dan perdamaian.

Namun para analis politik menilai argumen tersebut belum tentu diterima oleh pemilih, terutama menjelang pemilu paruh waktu di Amerika Serikat.

Trump sebelumnya berjanji untuk tidak menyeret Amerika ke konflik luar negeri baru dan lebih fokus memperkuat ekonomi domestik. 

Oleh karena itu, meningkatnya biaya perang dan dampaknya terhadap ekonomi rumah tangga bisa menjadi isu sensitif dalam kampanye politik mendatang.

Beberapa pakar bahkan memperkirakan situasi ini dapat menurunkan semangat pemilih dari basis pendukung Trump. Jika partisipasi pemilih menurun, hal itu berpotensi memengaruhi hasil pemilu di sejumlah daerah yang selama ini dianggap aman bagi Partai Republik.

Ketidakpastian Dampak Ekonomi

Para ahli juga mengingatkan bahwa meskipun konflik berakhir dalam waktu dekat, dampak terhadap pasar energi kemungkinan tidak akan langsung hilang. Gangguan pada distribusi minyak global bisa membutuhkan minggu bahkan berbulan-bulan untuk kembali stabil.

Karena itu, total biaya perang sebenarnya masih sulit dipastikan. Besarnya pengeluaran akan sangat bergantung pada berapa lama konflik berlangsung dan apakah perang tersebut meluas ke wilayah lain di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, Presiden Trump menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga tujuan Amerika Serikat tercapai.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Reuters.com

TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU