Menlu AS: Operasi di Venezuela Bukan Aksi Invasi, tapi Penegakan Hukum!

Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino (kanan). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

INDOZONE.ID - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menegaskan bahwa operasi AS di Venezuela tidak memerlukan persetujuan Kongres. 

Pasalnya ia merasa bahwa bukan merupakan bentuk invasi atau pendudukan militer, melainkan operasi penegakan hukum untuk menangkap Presiden Venezuela, yakni Nicolas Maduro. 

“Ini bukan tindakan yang memerlukan persetujuan Kongres. Bahkan, tidak mungkin memerlukan persetujuan Kongres karena ini bukan invasi dan bukan operasi militer berkepanjangan," kata Rubio, seperti INDOZONE sadur dari Antara, Senin (5/1/2026). 

Baca juga: Viral Buntut Senggolan di Kemang Jaksel, Pemobil Dianiaya Hingga Ditikam

"Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” sambungnya.

Pada Sabtu (3/1/2026), Trump menyatakan bahwa AS telah melancarkan serangan besar ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta pemindahan keduanya ke luar negeri. 

Sejumlah media melaporkan adanya ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan unit Delta Force AS. Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.

Otoritas Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup. Trump kemudian membagikan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.

Baca juga: Sahabat Senyum Anak dan ISNU Berikan Pendampingan Psikososial Anak Korban Banjir di Aceh Utara

Media AS juga menyiarkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut membawa Maduro dan istrinya, yang kemudian dikawal puluhan aparat penegak hukum.

Sejumlah anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut dan menyebutnya ilegal, sementara pemerintahan Trump menegaskan Maduro akan diadili.

Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela. 

Moskow mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya dalam apa yang disebut sebagai agresi AS, serta menuntut pembebasan keduanya dan menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut terkait Venezuela.