Diguncang Protes Nasional, Pemerintah Bulgaria Resmi Mundur

Protes besa-besaran warga Bulgaria (Sumber: REUTERS/Spasiyana Sergieva)

INDOZONE.ID - Bulgaria saat ini menghadapi gejolak politik yang tak terduga. Pada 11 Desember 2025, pemerintah Bulgaria secara resmi mengundurkan diri setelah berhari-hari aksi protes besar-besaran di seluruh negeri. Pengunduran diri tersebut merupakan hasil dari demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi, dugaan korupsi, serta anggaran negara yang kontroversial.

Aksi Protes Besar-besaran di Sofia dan Kota Lainnya

Puluhan ribu warga Bulgaria termasuk siswa, pekerja, dan generasi muda memenuhi jalanan ibu kota Sofia serta kota-kota lain seperti Plovdiv dan Varna untuk menuntut pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mundur. Aksi demonstrasi ini tidak hanya dipicu oleh rencana anggaran yang menaikkan pajak dan iuran sosial, tetapi juga oleh kemarahan publik terhadap praktik korupsi yang dinilai semakin merajalela di pemerintahan.

Protes tersebut kemudian berkembang dari isu anggaran menjadi gerakan massa yang lebih luas. Banyak warga Bulgaria menyerukan perubahan politik yang lebih mendasar. Sebelum pengunduran diri diumumkan, pemerintah sempat menunda, lalu mencabut, rancangan anggaran yang memicu protes. Namun, langkah itu justru memperkuat tuntutan agar pemerintah mundur.

Baca juga: FOTO: Ribuan Orang Memprotes Pemerintah Bulgaria, Bentrok Dengan Polisi

Pemerintahan Mundur Sebelum Pemungutan Suara Mosi Tidak Percaya

Pengunduran diri pemerintah diumumkan beberapa menit sebelum parlemen dijadwalkan melakukan pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap kabinet Zhelyazkov. Mosi tersebut merupakan salah satu dari beberapa upaya sebelumnya untuk menggulingkan pemerintahan yang kerap menuai kritik tajam dari pihak oposisi.

Dalam pernyataannya, Zhelyazkov menyebut pemerintah telah mendengarkan “suara rakyat” dan memilih mundur demi menjaga stabilitas politik. Keputusan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan resmi masuk ke zona euro pada 1 Januari 2026, sebuah langkah besar yang masih menghadapi keraguan publik.

Akar Ketidakpuasan Masyarakat

Ketidakpuasan publik tidak terlepas dari persepsi bahwa korupsi semakin meluas dalam sistem politik, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Bulgaria kerap mendapat penilaian rendah dalam indeks persepsi korupsi di Eropa. Banyak demonstran menuntut agar para pejabat publik bertindak lebih transparan dan akuntabel.

Rencana anggaran yang memicu protes awalnya mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak dividen. Menurut para demonstran, kebijakan tersebut akan semakin memberatkan rakyat kecil tanpa menyentuh elit politik dan ekonomi yang dianggap korup.

Baca juga: Rumen Radev Kembali Menangi Pilpres Bulgaria, Janji Berantas Korupsi

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya bagi Bulgaria?

Dengan mundurnya pemerintahan, Bulgaria kini memasuki fase transisi politik. Presiden diperkirakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru atau menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum digelar. Berdasarkan konstitusi Bulgaria, jika parlemen gagal membentuk pemerintahan baru, presiden berwenang menunjuk kabinet sementara dan menetapkan jadwal pemilu.

Situasi ini menjadi contoh kuat bagaimana tekanan massa dapat memengaruhi arah politik di negara demokratis. Meski demikian, Bulgaria masih menghadapi tantangan besar, termasuk menjaga stabilitas ekonomi menjelang adopsi euro serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi politik.