Rencana Permukiman Israel di Tepi Barat Tuai Kritik Keras dari Inggris

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy terlihat saat bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance (tidak tampak dalam foto) di Chevening House, Sevenoaks, Inggris, 8 Agustus 2025. (REUTERS/Suzanne Plunkett)

INDOZONE.ID - Pemerintah Inggris melontarkan kritik tajam terhadap rencana Israel membangun ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. 

Menteri Luar Negeri Inggris kecam Israel dengan menyebut langkah itu bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga berpotensi memutus wilayah negara Palestina di masa depan.

Israel berencana melaksanakan proyek besar bernama E1, yang mencakup pembangunan 3.400 rumah di kawasan strategis Tepi Barat.

Baca juga: Mau Nyolong Start, Israel Siapkan Operasi Duduki Kota Gaza

Jika proyek ini berjalan, maka wilayah Palestina akan terbelah dan akses menuju Yerusalem Timur terancam terputus.

“Jika dilaksanakan, rencana ini akan membagi negara Palestina menjadi dua bagian, menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, dan merusak solusi dua negara,” ujar David Lammy dalam pernyataannya di platform X. 

Ia menegaskan Inggris protes atas rencana permukiman Israel dan meminta pemerintah Israel membatalkan keputusan tersebut.

Baca juga: Israel Kaji Tanggapan Hamas atas Proposal Gencatan Senjata di Gaza

Tepi Barat, yang berbatasan langsung dengan Israel dan Yordania, memiliki luas sekitar 5.655 km persegi. Di wilayah ini hidup hampir tiga juta warga Palestina, berdampingan dengan sekitar 500 ribu pemukim Israel. 

Permukiman Israel di wilayah tersebut oleh banyak pihak dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.Menurut lembaga anti-permukiman Peace Now, hingga akhir 2024 tercatat ada 147 permukiman resmi di Tepi Barat. 

Selain itu, terdapat lebih dari 200 pos permukiman liar yang kerap dibongkar oleh otoritas keamanan Israel, meski sebagian di antaranya kemudian dilegalkan secara retroaktif.

Dalam reaksi Inggris atas rencana permukiman Tepi Barat, Lammy menyinggung pula bahwa langkah ini jelas bertentangan dengan Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1990-an. Berdasarkan kesepakatan itu, Tepi Barat dibagi menjadi tiga zona:

- Area A dikelola oleh Otoritas Palestina,
- Area B berada di bawah kendali bersama Israel-Palestina,
- Area C, yang mencakup 60 persen wilayah, sepenuhnya dikuasai Israel.

Sebagian besar permukiman Israel serta Lembah Yordan yang menjadi wilayah pertanian yang dihuni sekitar 10 ribu pemukim berada di Area C. 

Meski rencana aneksasi sempat ditangguhkan pada 2020 karena tekanan internasional, sejumlah politisi sayap kanan Israel kini kembali mendorong perluasan kedaulatan Israel di Tepi Barat.