Sekjen PBB Sambut Baik 3 Proposal Gencatan Senjata di Gaza dari Joe Biden

PBB mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para korban di Gaza.

INDOZONE.ID - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memberikan tanggapan mengenai proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden.

Guterres sangat menyambut baik peta jalan gencatan senjata di Jalur Gaza serta pembebasan sandera antara Israel dan kelompok Palestina tersebut.

"Kita telah menyaksikan terlalu banyak penderitaan & kehancuran di Gaza. Ini waktunya berhenti," kata Guterres, seperti disadur dari REUTERS, Sabtu (1/6/2024).

Baca Juga: Gunung Semeru Alami Erupsi Sebanyak 8 Kali Secara Terus-menerus

Menyatakan menyambut inisiatif Presiden Biden, Guterres mendorong semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk gencatan senjata, pembebasan semua sandera, serta pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

"Dan pada akhirnya perdamaian abadi di Timur Tengah," tulisnya.

Joe Biden Ungkap Penyesalan atas Penggunaan Senjata untuk Serangan di Gaza

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric sebelumnya mengatakan kepada Anadolu dalam sebuah pernyataan bahwa Guterres sangat berharap usulan Biden akan mengarah pada "perdamaian abadi."

"Selama berbulan-bulan Sekretaris Jenderal telah mendorong gencatan senjata, akses kemanusiaan penuh dan tanpa batas, serta pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan di Gaza," kata Dujarric.

Baca Juga: 9 Kota Penghasil Orang Cerdas di Indonesia Menurut Data, Ada Kotamu?

Biden mengatakan sebelumnya bahwa Israel menawarkan Hamas kesepakatan gencatan senjata yang terdiri dari tiga tahap, yang diharapkan akan mengakhiri permusuhan di Jalur Gaza.

Proposal itu juga diharapkan dapat mengamankan proses pembebasan sandera yang ditahan di daerah kantong yang terkepung selama berbulan-bulan.

Biden mengimbau Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut dan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengatasi tekanan dari anggota koalisi pemerintahannya yang menentang rencana tersebut.