Ibrahim Traoré, Pemimpin Burkina Faso (TASS via Reuters).
INDOZONE.ID - Kapten Ibrahim Traoré, penguasa militer Burkina Faso yang merebut kekuasaan dalam kudeta tiga tahun lalu, mengatakan dalam wawancara yang ditayangkan televisi negara bahwa demokrasi "membunuh" dan rakyat Burkina Faso harus "melupakannya".
Traoré awalnya berjanji akan mengembalikan pemerintahan demokratis pada Juli 2024.
Namun dua bulan sebelum tenggat waktu itu, junta mengumumkan akan memperpanjang masa pemerintahannya lima tahun lagi.
Pada Januari, otoritas mengumumkan pelarangan semua partai politik sebagai bagian dari rencana "membangun kembali negara".
Baca juga: Larangan Pemerintah DIbatalkan Pengadilan Prancis, Pertemuan Muslim di Paris Tetap Digelar
"Orang perlu melupakan masalah demokrasi. Demokrasi tidak untuk kita," kata Traoré dalam wawancara Kamis (2/4/2026) malam. Ia mencontohkan Libya sebagai contoh terdekat.
"Di mana pun mereka (kekuatan Barat) mencoba membangun demokrasi di dunia, itu selalu disertai pertumpahan darah," kata Traoré, yang mencitrakan dirinya sebagai pemimpin revolusioner yang melawan imperialisme Barat.
Traoré juga membahas pembubaran partai politik. Ia menganggapnya sebagai pemisah, berbahaya, dan tidak kompatibel dengan proyek revolusioner.
Baca juga: Pabrik Desalinasi dan Kilang Minyak Kuwait Dihantam Rudal dan Drone, Iran dan Israel Saling Tuding
"Kebenarannya adalah, politik di Afrika—atau setidaknya apa yang kami alami di Burkina—adalah bahwa politisi sejati adalah seseorang yang mewujudkan setiap keburukan: pembohong, penjilat, pengomong manis," ujarnya.
Pemimpin junta tidak mengusulkan sistem alternatif yang spesifik, tapi mengatakan: "Kami memiliki pendekatan sendiri. Kami bahkan tidak mencoba meniru orang lain. Kami di sini untuk mengubah sepenuhnya cara melakukan sesuatu."
Ia menekankan membangun sistem baru yang berakar pada kedaulatan, patriotisme, dan mobilisasi revolusioner, dengan pemimpin tradisional dan struktur akar rumput memainkan peran sentral.
Baca juga: Pelaku Penyiraman Air Keras ke Warga yang Viral di Bekasi: Diperintah dan Dapat Bayaran Rp9 Juta
Traoré telah menekan perbedaan pendapat selama pemerintahannya, menindak oposisi, media, dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintahannya bahkan dituduh menghukum kritikus dengan mengirim mereka ke garis depan perang melawan militan Islamis.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: BBC