PBB Ingatkan Indonesia untuk Hormati HAM Saat Tangani Aksi Demo, Ini Statementnya!

Statement PBB untuk Indonesia Dalam Menangani Aksi Demo. (Foto: https://www.ohchr.org/)

INDOZONE.ID - Di tengah panasnya situasi demonstrasi nasional di Indonesia, suara dari luar negeri ikut menyorot.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) resmi menyatakan keprihatinan mereka atas terjadinya kekerasan dalam aksi-aksi protes belakangan ini melalui website resminya dengan judul statement "Indonesia protests: Call for restraint and dialogue".

Lewat juru bicara Ravina Shamdasani, OHCHR menegaskan bahwa pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk tetap menghormati hak dasar warga yaitu kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Suara rakyat memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi di sisi lain, ketertiban umum juga tetap harus dijaga.

Makanya, PBB menekankan penting banget adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat supaya keresahan publik nggak berlarut-larut.

Yuk simak statement PBB untuk Indonesia dalam menangani aksi demo yang berlangsung dilansirdari website resmi PBB https://www.ohchr.org/ selengkapnya!

Baca juga: Dapat Penghargaan dari Belanda, Nama Retno Marsudi Diabadikan Jadi Jenis Bunga Tulip

Kritik soal Kekerasan di Lapangan

PBB dengan tegas menyoroti laporan soal dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan saat demo berlangsung.

Dari yang dipantau OHCHR, aksi protes ini muncul akibat keresahan publik terhadap tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, dan beberapa kebijakan lain yang bikin warga turun ke jalan.

Menurut mereka, aparat keamanan, termasuk militer kalau sampai diturunkan, wajib patuh pada prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai standar internasional.

Artinya, nggak boleh asal main pukul atau tindak represif. Semua harus proporsional dan menghargai hak kemanusiaan.

Logo PBB. (REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Dorongan untuk Transparansi

Nggak berhenti di situ, OHCHR juga menyerukan agar pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran HAM.

Tujuannya jelas yaitu supaya nggak ada lagi korban dari pihak rakyat maupun aparat yang nggak jelas ujungnya.